Mamuju – Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Parlindungan bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM serta Pimti sejumlah Kanwil se Indonesia mengikuti arahan dan evaluasi terhadap Kinerja Kemenkumham oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Komjen Pol. Andap Budhi Revianto secara virtual di Meeting Room Hotel Grand Mercure Kemayoran. (5/5)
Selain Kakanwil Parlindungan, sejumlah Pimti Pratama yaitu Kepala Divisi Administrasi, Slamet Pramoedji, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Robianto, dan Kepala Divisi Keimigrasian, Andi Pallawarukka juga mengikuti pelaksanaan kegiatan tersebut secara terpisah di ruang rapat oemar seno aji Kantor Wilayah.
Dalam arahannya, Sekjen Andap menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Triwulan I dan II yang telah berjalan.
Andap mengingatkan pesan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, agar segera melaksanakan upaya peningkatan kinerja, memperkuat sinergi dan kolaborasi serta tingkatkan kedisplinan.
“Mengingatkan kembali atensi Bapak Menteri saat halal bihalal, mari kita kembali bekerja agar perhatian dan prioritas utama diselesaikan sesuai jadwal. Kedua, perkuat sinergi dan kolaborasi dalam penyelesaian target dan program prioritas. Terakhir adalah tingkatkan kedisiplinan setelah cuti untuk melaksanakan tugas dan berikan pelayanan kepada masyarakat” sambung Andap.
Tak hanya itu, hasil Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) juga menjadi sorotan Andap.
“Target Kinerja 2023 harus terlaksana dengan sebaik-baiknya dan berkualitas serta pertahankan prestasi kinerja, sehingga kedepannya kita harus semakin lebih dan lebih baik lagi” imbuh Sekjen.
Lebih jauh Ia berharap agara jajarannya melakukan antisipasi berita viral, dan menyampaikan kepada jajaran agar dilakukan mitigasi dan langkah-langkah kontijensi untuk meminimalisir dampak yang dihasilkan.
“Mari kita jaga Kementerian ini sebaik-baiknya dan saling mengingatkan dalam kebaikan”,jelasnya.
Selanjutnya Andap mengaku bahwa dirinya terus memantau perkembangan Kasus COVID-19 sub Varian Arcturus, sehingga penting untuk terus menjaga protokol dan menjaga kesehatan.
Ia juga menyinggung keketuaan Indonesia Pada ASEAN Tahun 2023. Andap menjelaskan dasar hukum, Keputusan Presiden mengenai KTT ASEAN yang akan diselenggarakan pada 10-11 Mei 2023 di labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Terkait rencana agenda KTT dengan 8 pertemuan dan 11 Negara dan estimasi pengunjung 1000-1200 orang. Saya berpesan kepada rekan-rekan yang bertugas untuk menyaiapkan data, laksanakan tugas dengan baik dan jaga kesehatan. Kesiapan petugas Imigrasi, pintu masuk, bisa delegasi, VoA, alur khusus delegasi ASEAN harus dipersiapkan dengan baik,” tuturnya.
Pengawasan dan pengamanan Tamu VIP, VVIP, kontijensi serangan siber dan ditegaskan Andap tidak boleh ada celah hingga protokol kesehatan. Andap juga membahas Afirmasi Temu Bisnis Tahap VI, Kemenkumham akan jadi tuan rumah pada Bulan Juli dan Agustus. Capaian Anggaran dan Prioritas Belanja dalam negeri akan menjadi pembahasan inti.
Sementara itu, usai mengikuti pelaksanaan pengarahan dan evaluasi kinerja tersebut, Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Parlindungan mengatakan akan melaksanakan upaya peningkatan kinerja di jajarannya.
“Salah satunya melaksanakan strategi percepatan anggaran sesuai perencanaan” ucapnya
Tak hanya itu, Parlindungan juga mengaku akan mendorong jajaran untuk terus berupaya meningkatkan NILAI IKPA.
“Sebagai bentuk implementasi tanggungjawab yang ditekankan oleh Menteri Hukum dan HAM dan Sekjen Kemenkumham” lanjut Parlindungan
Parlindungan juga menambahkan, bahwa Ia dan jajarannya mendukung penyelenggaraan KTT Asean di Labuan Bajo.
