Jakarta – Kepala Kantor Wilayah Keenkumha Sulbar, Pamuji Raharja bersama Kepala Divisi Administrasi, Rudi Hartono mengikuti Rapat Koordinasi Akselerasi Corporate University Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM dengan tema “Pengembangan Kompetensi SDM dalam Rangka Mendukung Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Menteri Hukum, Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum., dan akan berlangsung selama tiga hari, dari 6 hingga 8 November 2024.
Dalam laporannya, Kepala BPSDM Hukum dan HAM, Ir. Razilu, M.Si., CGCAE, menyampaikan bahwa BPSDM Hukum dan HAM berkomitmen menjadi pionir dalam mencetak ASN yang unggul, kompeten, dan memiliki etika tinggi, yang mampu menjadi pelopor dalam menjunjung supremasi hukum.
Rakor ini memiliki tiga agenda utama sebagai fokus kegiatan:
1. Penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 26 Tahun 2022 terkait Pengembangan Kompetensi Terintegrasi.
2. Penyusunan Rancangan Pedoman Corporate University.
3. Draft Keputusan Menteri tentang Rencana Aksi Pengembangan Kompetensi.
Acara hari pertama diawali dengan Webinar Nasional yang menghadirkan narasumber utama, yakni Wakil Menteri Hukum dan HAM, Prof. Edward, beserta pembicara dari berbagai institusi penting, seperti Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Plt. Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) yang diwakili oleh Sekretaris BPPK.
“Melalui Corporate University BPSDM Hukum dan HAM berharap dapat mencetak pemimpin masa depan yang berwawasan global namun berakar pada nilai-nilai lokal, siap menghadapi tantangan global, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan” ujara salah seorang Pimti Madya jajaran Menkumham, Supratman itu
Diharapkan Rapat Koordinasi ini menjadi langkah konkret BPSDM Hukum dan HAM dalam mendukung reformasi hukum dan birokrasi melalui pengembangan kompetensi SDM yang komprehensif dan terintegrasi, sehingga tercipta ASN yang unggul, kompeten, dan memiliki etika tinggi, yang mampu menjadi pelopor dalam menjunjung supremasi hukum.
