Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulbar, Marasidin didampingi Pimpinan Tinggi (Pimti) Pratama ,Kepala Divisi Administrasi,Rudi Hartono,Kepala Divisi Keimigrasian, Nurudin, hadir secara virtual kegiatan “Entry Meeting Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun 2023”, Rabu (24/01/2024).
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) RI, Yasonna H. Laoly hadir khusus pada kegiatan yang terpusat di Graha Pengayoman dan dihadiri oleh seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Se Indonesia melalui daring.
Dalam sambutannya, Yasonna H. Laoly mengharapkan pada Tahun ini pengelolaan keuangan Kemenkumham semakin transparan dan akuntabel yang dibuktikan dengan keseimbangan dalam penyerapan dan pelaksanaan kinerja. “Berikan akses data dan dokumen seluas-luasnya kepada tim pemeriksa sehingga pemeriksaan dapat berlangsung efektif dan efisien untuk mencapai hasil akurat dan bermanfaat.” Jelas Yasonna.
Selaras dengan resolusi Kemenkumham Tahun 2024 diharapkan dapat kembali mengantarkan Kemenkumham meraih Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).
Selanjutnya, Nyoman Adhi Suryadnyana, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I, BPK RI menyampaikan Opini WTP memberikan arti untuk meningkatkan kepercayaan publik, meningkatkan rating dan citra positif, pertimbangan pemberian insentif serta cerminan tata kelola keuangan yang baik.
“Entry Meeting merupakan pintu awal pemeriksaan keuangan negara sebagai komunikasi awal untuk memastikan antara pemeriksa dan entitas pemeriksaan saling memahami,” Jelas Nyoman. Kegiatan ditutup dengan penyerahan surat tugas dan laporan hasil dari pemeriksaan I atas laporan keuangan Kemenkumham RI Tahun 2023
