Mamuju – Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat menghadiri secara virtual Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024, Jumat (31/1/2025).
Iklan Bersponsor Google
Turut mengikuti secara virtual Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulbar Sunu Tery Maranto dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum Hidayat dari gedung Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum mengikuti secara virtual saat melaksanakan dinas di Makassar, serta Jajaran Kanwil Kemenkum Sulbar mengikuti secara bersama-sama di aula Kantor Wilayah.
Membuka Kegiatan, Menteri Hukum R.I, Supratman Andi Agtas menyampaikan beberapa poin diantaranya pemeriksaan BPK RI adalah peran yang sangat strategis dalam memastikan pengelolaan keuangan negara telah dilakukan dengan prinsip akuntabilitas, transparan, efektif dan efisien, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Ia mengapresiasi atas dedikasi dan komitmen seluruh Tim Pemeriksa BPK R.I. dalam melaksanakan fungsi pengawasan keuangan negara untuk mendukung peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan BMN.
“Laporan keuangan tahun 2024 memberikan gambaran korelasi dan kinerja yang baik dalam penyusunan laporan keuangan serta wujud komitmen tata kelola keuangan yang berkualitas menjadi prioritas, sinergi menjadi hal yang utama untuk memastikan kinerja pengelola keuangan dan BMN yang optimal,” ujarnya.
Ia berharap laporan keuangan Kemenkumham tahun 2024 dapat mendapat predikat WTP yang ke-16.
Ia juga mengucapkan selamat bekerja kepada Tim Pemeriksa BPK R.I. dan agar seluruh jajaran dapat melaksanakan proses pemeriksaan bersama BPK dengan profesional dan akuntabel.
Kegiatan dilanjutkan dengan sambutan oleh Pimpinan I Badan Pemeriksa Keuangan R.I., Nyoman Adhi Suryadnyana, dalam sambutannya beliau menyampaikan aApresiasi terhadap pengelolaan keuangan Kemenkumham selama ini. “Pemecahan kementerian menjadi tantangan yang baru dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan,” sambungnya.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat siap melaksanakan pengelolaan keuangan dengan prinsip akuntabilitas, transparan, efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan BMN.
Iklan Google AdSense
