Mamuju – Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Barat, Parlindungan menyatakan bahwa kinerja pembinaan hukum wilayah oleh jajarannya tergolong sangat baik dalam meningkatkan kualitas regulasi dan kesadaran hukum masyarakat di Sulawesi Barat. “Kemenkumham Sulbar sangat aktif dalam membantu pemda dibidang pembentukan produk hukum daerah sekaligus melasanakan program-program kesadaran hukum” ujar Parlindungan.
Hal itu disampaikan Parlindungan pada kegiatan pendampingan Penyusunan Rencana Anggaran Tahun 2024 serta Evaluasi Kinerja Kegiatan dan Anggaran Tahun 2022 -2023 Pembinaan Hukum di Wilayah oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) di ruang rapat Baharudin Lopa. (28/2). Pada Kesempatan tersebut Parlindungan didampingi Kadiv Administrasi Slamet Pramoedji dan Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM, Rahendro Jati.
Parlindungan menyampaikan pentingnya kualitas kinerja dan pertanggungjawaban anggaran sehingga dirinya mendukung pelaksanaan kegiatan pendampingan itu dalam rangka mencapai hasil kinerja yang lebih baik. “Kualitas kinerja pembinaan hukum di tahun lalu tentu harus dievaluasi sebagai bahan pelaksanaan kinerja di tahun 2023 dan perencanaan anggaran 2024” ujar salah satu Kakanwil di bawah kepemimpinan Menkumham, Yasonna itu
Dalam kesempatannya itu, Parlindungan menyampaikan apresiasi kepada tim BPHN yang melakukan pendampingan dalam evaluasi dan perencanaan kinerja pembinaan hukum di Wilayah pada Kemenkumham Sulbar. Ia juga berharap dengan kegiata ini jajarannya dapat meningkatkan pengetahuan secara teknis maupun non teknis yang nantinya dapat diimplementasikan dengan baik di lingkungan kerja. “Semua output pembinaan hukum di wilayah harus dapat dirasakan manfaatnya bagi pemda dan masyarakat Sulbar” sambung Parlindungan.
Sementara itu Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Rahendro Jati menyatakan bahwa evaluasi pelaksanaan pembinaan hukum di wilayah harus terus menerus dimonitor dan dievaluasi setiap saat. “Paling tidak terdapat 9 output kegiatan dalam pembinaan hukum di wilayah dan 2 diantaranya terkait prioritas nasional yang harus terus dijaga, yaitu bantuan hukum litigasi dan bantuan hukum non litigas” ujar Rahendro.
Sementara itu, Kepala Divisi Administrasi, Slamet Pramoedji berharap kepada jajaran Kantor Wilayah untuk dapat bersinergi dalam melakukan evaluasi agar hasil yang dicapai dapat menjadi penunjang capaian kinerja Kemenekumham Sulbar. Ia berharap kegiatan ini menjadi momentum untuk Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Barat yang semakin baik ke depannya.
