Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat serius mendorong Kopi Mamasa untuk didaftarkan sebagai Indikasi Geografis dari Kabupaten Mamasa.
Hal itu dikatakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, Parlindungan usai meninjau pengolahan Kopi Mamasa di salah satu pengusaha kopi di Mamasa beberapa waktu lalu. “Kopi Mamasa saat ini sudah dikenal oleh pecinta kopi secara nasional maupun di luar Negeri” ujar Parlindungan di sela-sela waktunya. (2/3)
“Secara ekonomis, hal ini menguntungkan bagi petani kopi Mamasa dan wilayah Mamasa pada umumnya”. lanjut Parlindungan.
Namun sayangnya perlindungan hukum terhadap kopi Mamasa belum ada. “Untuk itu, Kemenkumham Sulbar yang memiliki program prioritas di bidang Kekayaan Intelektual Komunal, akan mendorong Pemda Mamasa dan MPIG Kopi Mamasa mendaftarkan Indikasi Geografis” ujar salah seorang Kakanwil unit wilayah di bawah kepemimpinan Menkumham, Yasonna H. Laoly itu.
Parlindungan menambahkan bahwa pendaftaran indikasi geografis kopi mamasa tersebut membutuhkan sinergi dan kerjasama dari seluruh pihak. “Kami Kemenkumham Sulbar akan terus memberikan pendampingan kepada pihak terkait, khususnya Pemerintah Daerah Mamasa” sambung Parlindungan.
Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Rahendro Jati yang mendampingi Parlindungan menyatakan bahwa perlindungan hukum atas kopi Mamasa penting dilakukan dengan melihat banyak prestasi yang telah ditorehkan.
“Sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, Kopi Mamasa selalu menjadi juara pada kontes kopi yang diselenggarakan oleh beberapa instansi”. ujar Rahendro.
“Kondisi alam Mamasa yang menyebabkan kualitas kopi Mamasa berbeda dengan kopi yang tumbuh di daerah yang lain, itulah keunggulan indikasi geografis yang harus dilindungi” lanjut Rahendro.
Saat ini Kemenkumham Sulbar sedang gencar melakukan kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan inventarisasi dan pendaftaran kekayaan intelektual komunal yang ada di Sulbar.
