Mamuju – Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Parlindungan didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Rahendro Jati mengikuti kegiatan Pembukaan Konsinyasi Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Kementerian Hukum dan HAM tahun 2023 secara virtual di Meeting Room Hotel Maleo, Senin (15/5/2023).
Tak hanya Kakanwil, Kepala Divisi Administrasi beserta jajaran juga mengikuti kegiatan tersebut di tempat terpisah.
Pada penyelenggaraan kegiatan itu, Auditor Utama Keuangan Negara I, Akhsanul Khaq menyampaikan hasil pemantauan tindaklanjut LHP BPK dan Penyelesaian Keruneg pada Kemenkumham Semester II Tahun 2022.
Ia mengatakan tindaklanjut merupakan sesuatu yang penting, dan kegiatan ini dilakukan setelah dilaksanakan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan, Ia mengatakan auditor menilai dari efektivitas, efisiensi, dan ekonomis dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan, pengelolaan terkait tugas dan fungsi.
Akhsanul juga menyampaikan tindak lanjut rekomendasi pada Kemenkumham per Semester II tahun 2022. Ia mengapresiasi jajaran Kemenkumham atas rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti dan berharap rekomendasi yang belum agar segera ditindaklanjuti.
Ia berharap PTL dapat dimanfaatkan optimal untuk sarana komunikasi dalam mendiskusikan dan menyampaikan bukti-bukti tindak lanjut sebagai realisasi atas action plan yang telah disanggupi oleh Entitas Pemeriksaan.
“Tindaklanjut rekomendasi BPK dapat bermanfaat sebagai feedback tindakan perbaikan dalam menyusun rencana dan menerapkan strategi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di masa yang akan datang,” ujarnya.
Sementara itu, saat membuka penyelenggaraan kegiatan tersebut, Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, Razilu membuka kegiatan ini secara resmi.
Ia menyebut hasil pemeriksaan BPK sudah pasti sangat berkualitas dan tidak perlu ragu dengan hasil pemeriksaan mereka.
“Efektivitas pemeriksaan BPK ditentukan berdasarkan sejauhmana entitas pemeriksaan melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan” ujar salah seorang Pimti Madya di bawah kepemimpinan Menkumham, Yasonna itu
Karena, Menurutnya, dari setiap pihak untuk menindaklanjuti rekomendasi sangat penting untuk mencapai good governance.
Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, Razilu berharap percepatan tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK dan menghasilkan solusi atas kendala-kendala dalam pelaksanaan tindak lanjut oleh setiap satker.
