Kanwil Kemenkumham Sulbar melaksanakan upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda yang dilaksanakan di halaman Kantor wilayah.
Kepala Divisi Keimigrasian, Nuruddin saat mewakili Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Pamuji Raharja membacakan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga mengatakan bahwa salah satu peristiwa penting dalam sejarah kebangsaan Indonesia yaitu Peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928.
Sebuah peristiwa dimana para pemuda Indonesia menyatakan tekad dan kehendak yang kuat untuk bersatu di tengah kenyataan keragaman untuk menghadirkan negara Indonesia.
“Bulan Pemuda dan Peringatan Hari Sumpah Pemuda 2024 ini berbarengan dengan masa transisi pemerintahan baru yang akan mengorkestrasi langkah bangsa Indonesia mewujudkan targettarget Pembangunan jangka menengah sebagai landasan pencapaian target Pembangunan jangka panjang 2045, yaitu terwujudnya Indonesia Emas yang bercirikan kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi, serta kiprah bangsa Indonesia yang lebih kuat dalam kancah global” sambung Nuruddin
Ia menyebut, momentum ini merupakan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk memberikan perhatian yang lebih besar kepada agenda-agenda pengembangan kepemudaan sebagai bagian penting dalam Pembangunan Indonesia, baik dalam posisi pemuda sebagai subjek Pembangunan maupun sebagai objek Pembangunan.
Pada sebagian yang lain, pemuda Indonesia masih membutuhkan layanan pemberdayaan untuk membangun potensi yang masih terpendam hingga potensi tersebut menjadi kekuatan dalam kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan.
“Harapan kepada pemuda untuk lebih berperan dalam Pembangunan Nasional Indonesia adalah tepat adanya, karena pada hakikatnya pemuda adalah pemilik masa depan. Hasil pencapaian hal ini dapat ditemukenali dari capaian Indeks Pembangunan Pemuda atau IPP” harap sakah seorang Pimti unit wilayah di bawah kepemimpinan Menkumham, Supratman itu
Sebagai indicator kualitas kepemudaan pada tahun 2024 Indeks Pembangunan Pemuda berada pada 56,33 persen, dengan rincian capaian domain Pendidikan sebesar 70,00 persen, domain kesehatan dan kesejahteraan sebesar 65,00 persen, domain gender dan diskriminasi sebesar 53,33 persen. Sementara itu domain lapangan dan kesempatan kerja sebesar 45,00 dan domain partisipasi dan kepemimpinan sebesar 43,33 persen.
