Kemenkumham Tingkatkan Indeks HAM di Indonesia

Mamuju – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, Faisol Ali menyebut Kementerian Hukum dan HAM saat ini terus berupaya peningkatkan Indeks HAM di Indonesia.

Menurutnya, hal tersebut merupakan suatu instrumen pengukuran objektif untuk mengetahui perkembangan situasi penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM (P5HAM) di Indonesia.

“Pembangunan Indeks HAM Indonesia ini menjadi penting mengingat adanya komitmen Indonesia terhadap P5HAM yang merupakan tanggung jawab negara, khususnya pemerintah, yang tertuang dalam UUD NKRI 1945” sambung salah satu Kakanwil Institusi Menkumham, Yasonna itu

Dengan adanya Indeks HAM Indonesia, harapannya hal ini dapat bermanfaat untuk melakukan pemetaan dan pengukuran kinerja pemerintah, serta kualitas dan kuantitas arah pemajuan dan pembangunan HAM,” ujarnya.

Terkait dengan itu, Kementerian Hukum dan HAM menggelar Seminar Pembangunan Indeks Hak Asasi Manusia secara virtual. Kegiatan ini dalam rangka memperingati Hari HAM Sedunia ke-74.

Dalam kesempatannya Dirjen HAM, Mualimin Abdi membuka Seminar Pembangunan Indeks HAM Indonesia di Grand Mercure Hotel, Kemayoran, Jakarta, Kamis (8/12/2022).

DIrjen HAM memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas disahkannya RUU KUHP menjadi UU KUHP. “Menjadi sesuatu yang penting, seperti apa yang kita diskusikan tentang indeks HAM. Seminar hari ini dimaksudkan dalam rangka memperingati Hari HAM ke-74 yang jatuh pada tanggal 10 Desember,” ujar Mualimin.

Mualimin mengatakan Hari HAM sedunia memiliki tema yang diusung, Dignity, Freedom, and Justice for All, sementara di Indonesia disepakati dalam Pemajuan HAM untuk Setiap Orang.

“Sejak tahun 2022 awal, Kemenkumham sedang menyusun indeks HAM di Indonesia. Tentunya tujuannya adalah untuk menjadi harapan apabila indeks HAM selesai maka ini menjadi pedoman bagi Kementerian dan Lembaga di dalam memedomani hal-hal yang terkait implementasi HAM,” ujarnya.

Seminar Pembangunan Indeks HAM menghadirkan narasumber dari Direktur Instrumen HAM, Betni Humiras Purba, Ketua Pembina Lokataru Foundation, Ketua Komnas HAM, Direktur Hukum dan Regulasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *