MAMUJU – Sinergi antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kembali menghasilkan langkah nyata dalam memperkuat sumber daya manusia (SDM) sektor konstruksi. Melalui kolaborasi Balai Jasa Konstruksi Wilayah (BJKW) VI Makassar, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Barat, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah (PUPRD) Provinsi Sulawesi Barat, sebanyak 52 tenaga kerja konstruksi (TKK) resmi dinyatakan kompeten setelah mengikuti Pelatihan dan Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Percontohan Jabatan Kerja Unggulan Strategis yang berlangsung pada 27–29 Juli 2026 di Aula Dinas PUPRD Sulawesi Barat.
Program ini juga sejalan dengan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter sebagai fondasi utama percepatan pembangunan daerah. Melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi yang tersertifikasi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama Kementerian Pekerjaan Umum berupaya melahirkan SDM yang profesional, berintegritas, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu mendukung terwujudnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan di Sulawesi Barat.
Kegiatan ini menjadi bagian dari program nasional Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dalam mengatasi kesenjangan (gap) tenaga kerja konstruksi bersertifikat di Regional Sulawesi. Secara keseluruhan, pada tahun 2026 Kementerian PU melaksanakan sertifikasi terhadap 549 tenaga kerja konstruksi di wilayah Sulawesi sebagai upaya meningkatkan kompetensi SDM, produktivitas sektor jasa konstruksi, serta mendukung pembangunan infrastruktur yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan.
Kegiatan secara resmi dibuka oleh Kepala Dinas PUPRD Provinsi Sulawesi Barat, Surya Yuliawan Sarifuddin, yang menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi sebagai fondasi utama pembangunan infrastruktur. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya investasi fisik, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam setiap tahapan pekerjaan konstruksi.
“Penguatan kompetensi tenaga kerja konstruksi merupakan investasi jangka panjang. Infrastruktur yang berkualitas lahir dari tenaga kerja yang profesional, kompeten, dan memiliki sertifikasi sesuai standar. Kami mengapresiasi kepercayaan Kementerian PU melalui BJKW VI Makassar dan dukungan BPJN Sulawesi Barat yang terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam meningkatkan kualitas SDM konstruksi daerah,” ujar Surya.
Sementara itu, kegiatan secara resmi ditutup oleh Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar, Siti Nurrusiah, yang menegaskan bahwa sertifikasi kompetensi merupakan instrumen strategis dalam membangun ekosistem jasa konstruksi yang profesional dan berdaya saing. Menurutnya, tenaga kerja yang kompeten menjadi faktor utama dalam menjamin mutu, keselamatan, dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur nasional.
Dari total peserta yang dinyatakan kompeten, terdiri atas 10 orang Ahli Muda Teknik Jalan (Jenjang 7), 5 orang Pelaksana Uji Laik Fungsi Jalan (Level 6), 10 orang Teknisi Laboratorium Beton Aspal (Jenjang 6), serta 27 orang Teknisi Laboratorium Tanah (Jenjang 4–6). Seluruh peserta telah mengikuti pelatihan teknis, praktik lapangan, hingga uji kompetensi yang dilaksanakan oleh asesor kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).
Kolaborasi antara BJKW VI Makassar, BPJN Sulawesi Barat, dan Dinas PUPRD Provinsi Sulawesi Barat menjadi bukti nyata bahwa pembinaan jasa konstruksi memerlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Sinergi ini diharapkan mampu mempercepat peningkatan jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat di Sulawesi Barat, sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan SDM pada berbagai proyek strategis daerah maupun nasional.
Melalui program ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka, menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kapasitas SDM konstruksi sebagai bagian dari upaya menghadirkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. Bertambahnya 52 tenaga kerja konstruksi bersertifikat tidak hanya menjadi capaian daerah, tetapi juga merupakan kontribusi nyata Sulawesi Barat dalam mendukung target nasional peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi Indonesia menuju sektor jasa konstruksi yang semakin profesional, modern, dan berdaya saing global.
