MAMUJU – Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) tampil sebagai narasumber utama dalam Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Bidang Politik yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulbar, di Hotel Berkah, Kamis (12/2/2026).
Kegiatan strategis ini menghadirkan Anggota Komisi I DPRD Sulbar, M. Khalil Qibran, sebagai pembicara kunci. FGD tersebut diikuti perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, perwakilan partai politik, tokoh masyarakat, hingga sejumlah undangan lainnya.
Dalam pemaparannya, Khalil menegaskan bahwa penguatan demokrasi di daerah tidak bisa berjalan parsial. Dibutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan setiap indikator dalam Indeks Demokrasi Indonesia mengalami peningkatan signifikan.
“Indeks Demokrasi Indonesia menjadi instrumen penting dalam mengukur kualitas demokrasi di daerah. Karena itu, diperlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong perbaikan di setiap indikator,” tegas Khalil.
Ia menekankan, peningkatan IDI Sulawesi Barat harus dimulai dari penguatan partisipasi politik masyarakat, tata kelola pemerintahan yang transparan, serta optimalisasi peran legislatif dan eksekutif dalam membangun sistem politik yang sehat dan berkeadilan.
Sebagai lembaga pengawasan, penganggaran, dan legislasi, DPRD Sulbar, kata Khalil, mendukung penuh langkah Gubernur Sulbar dalam mendorong kenaikan angka IDI.
“Kami sebagai lembaga DPRD yang masuk dalam kategori pengawas, penganggaran serta legislasi mendukung penuh program ini karena Pak Gubernur melihat bahwa Indeks Demokrasi Indonesia di Sulawesi Barat harus naik. Tapi indikator ini juga harus didukung dengan sosialisasi yang intens kepada masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, pendidikan politik menjadi kunci dalam membangun budaya demokrasi yang matang. Ia menyebut, banyak pelaku politik yang aktif turun ke masyarakat untuk memberikan edukasi politik, termasuk DPRD melalui hearing dialog dan kegiatan reses.
“Kita lihat banyak pelaku politik yang sampai hari ini terus terjun ke masyarakat untuk memberikan pendidikan politik. Salah satunya di DPR, kita lakukan lewat hearing dialog maupun reses,” sambungnya.
Tak hanya itu, Khalil juga mendorong agar FGD ini menghasilkan solusi konkret dan terukur. Ia meminta seluruh OPD tidak hanya menyerahkan tanggung jawab pada Kesbangpol semata, melainkan bergerak bersama dalam mencapai target indikator IDI.
“Di FGD ini perlu ada solusi konkret yang keluar dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, terutama dari sisi sumber daya manusianya yaitu peran aktif masing-masing OPD. Bukan cuma Kesbangpol saja, ada Infokom, Baperida, Biro Hukum yang harus memaksimalkan capaian indikator,” tutupnya.
Sementara itu, pihak Kesbangpol Sulbar menyampaikan bahwa FGD ini bertujuan menjaring masukan, saran, dan rekomendasi strategis dari berbagai unsur guna memperkuat perencanaan program peningkatan kualitas demokrasi di Sulawesi Barat.
Langkah ini juga selaras dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani.
Dengan penguatan Indeks Demokrasi Indonesia, Pemprov Sulbar menargetkan tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, efisien, dan transparan, sekaligus memperkokoh fondasi demokrasi yang partisipatif dan berkeadilan di Bumi Tanah Mandar.
