POLMAN — Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Barat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar serta Instalasi IPTU Beroangin UPTD PHMT-IB. Kunjungan ini bertujuan untuk berbagi informasi sekaligus menggali langkah strategis terkait optimalisasi pemisahan struktur kelembagaan dalam mendukung pengembangan dan kemandirian peternakan berkelanjutan di wilayah Sulawesi Barat.
Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Sulawesi Barat, H. Syarifuddin bersama anggota komisi lainnya, dan diterima oleh Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar, A. Affandi Rahman beserta jajarannya. Dalam diskusi yang berlangsung, DPRD mendapatkan pemaparan mengenai tantangan yang dihadapi dalam pengembangan sektor peternakan serta langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mewujudkan kemandirian peternakan berkelanjutan.
Isu strategis yang menjadi fokus kunjungan meliputi pemisahan struktur kelembagaan yang lebih efektif, peningkatan sarana dan prasarana, penguatan kapasitas sumber daya manusia, dan pengelolaan anggaran yang lebih efisien. DPRD juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan provinsi dalam mendukung sektor peternakan melalui kebijakan yang berpihak kepada peternak lokal.
Kunjungan dilanjutkan ke Instalasi IPTU Beroangin UPTD PHMT-IB, sebuah unit penting di bawah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang berperan dalam pengelolaan inseminasi buatan dan pengembangan teknologi peternakan. Di sana, Komisi II mendapatkan penjelasan mendalam terkait operasional instalasi, inovasi yang telah diterapkan, serta potensi pengembangan lebih lanjut untuk meningkatkan produktivitas peternakan di Sulawesi Barat.
Ketua Komisi II, DPRD Provinsi Sulawesi Barat, H. Syarifuddin menyampaikan apresiasinya kepada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar serta Instalasi IPTU Beroangin. “Kami mengapresiasi langkah-langkah konkret yang telah diambil dalam mendukung sektor peternakan. Harapannya, kunjungan ini dapat menjadi landasan bagi kami untuk merumuskan kebijakan strategis yang lebih progresif guna meningkatkan kemandirian peternakan berkelanjutan,” ujarnya.
Hasil dari kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPRD Sulawesi Barat, pemerintah daerah, serta instansi terkait, sehingga sektor peternakan di wilayah ini dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya para peternak lokal.
