Kompak Hadiri Undangan BPK, Pemprov Sulbar Komitmen Optimalkan Serapan APBN di Daerah

- Jurnalis

Selasa, 9 Juli 2024 - 01:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA–Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin bersama Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi mmserta sejumlah kepala OPD menghadiri Penyampaian Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023, di Jakarta, Senin (8/7/2024)

Turut mendampingi Kepala Inspektorat Pemprov Sulbar M.Natsir dan sejumlah kepala OPD. Disampaikan pelaporan APBN Pemerintah pusat meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian.

“Kegiatan ini dibuka oleh presiden RI Joko Widodo dan dihadiri para Gubernur, sekaligus dilaksanakan seminar pengelolaan keuangan,” ucap Natsir.

Lanjut Natsir mengatakan, beberapa hal yang ditekankan pusat terkait pengelolaan APBN di daerah pertama terkait rekomendasi oleh BPK terhadap LKPD 2023.

Baca Juga :  Upaya Pengawasan dan Pengecekan, Tim Itwasum Polri Kunjungan Kerja di Polresta Mamuju

Catatan lainnya mengenai serapan terhadap APBN yang dikelola Pemda saat ini diharapkan dapat lebih optimal.

“Ini dibutuhkan sinkronisasi terutama pada aspek perencanaan dan pelaksanaannya. Kita akan. Pantau aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawabannya, diharapkan APBN di daerah sedapat mungkin terealisasi lebih cepat sehingga manfaatnya dirasakan masyarakat,” kata Natsir.
Sementara, Ketua DPRD Sulbar St Suraidah Suhardi mengatakan, terkait LKPD 2023 Pemprov Sulbar juga telah meraih Opini WTP. Meskipun demikian menurutnya WTP ini bukan semata prestasi melainkan kewajiban bagi Pemda dalam pengelolaan keuangan di daerah.

Baca Juga :  Serahkan Benih Udang Vaname di Bonda, Bahtiar: Seyogianya Pemerintah Desa Menciptakan Sumber Kehidupan di Desa

“Sebagai penyampaian bapak presiden, WTP ini bukan prestasi, tetapi kewajiban Pemda dalam pengelolaan keuangan di daerah,” kata Suraidah.

Terkait pengelolaan APBN di daerah, Suraidah berharap seluruh stakeholder terkait dan masyarakat bersama sama memberikan pengawasan terhadap pengelolaan APBN di daerah, sehingga apa yang diharapkan pemerintah pusat dan masyarakat itu betul-betul direalisasikan.

“Kita harap juga agar pengelolaan APBN ini tepat waktu, tidak terkendala juknis dan aturan aturan, dan diharapkan pekerjaannya memenuhi peraturan perundang-undangan,” ungkapnya. (Rls)

Berita Terkait

Halalbihalal Pemprov Sulbar 2025, SDK: Bangun Sinergi yang Kuat Pemerintah dan Masyarakat
Anggaran Rp40 Miliar Digelontorkan, SDK-JSM Perketat Pengawasan Penanganan Stunting dan Kemiskinan
Dugaan Perjalanan Dinas Fiktif: 28 ASN Mutasi, Pejabat DPRD Sulbar Jadi Target Selanjutnya?
Kakanwil Kemenkum Sulbar Terima Kunjungan Kerja Kabinda, Perkuat Sinergi untuk Kemajuan Daerah
Wagub Salim Mengga Geram, Kendaraan Dinas Dikembalikan Tanpa Mesin dan Jok!
Gubernur Sulbar Dorong Digitalisasi Pajak dan Tertibkan Plat DC untuk Tingkatkan PAD
Gubernur Sulbar Tunjuk 3 Pejabat Baru, Kasatpol PP hingga Kepala Biro
Digitalisasi Jadi Keharusan, Suhardi Duka: OPD yang Tak Ikut Bakal Tertinggal
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 24 April 2025 - 17:35 WIB

Halalbihalal Pemprov Sulbar 2025, SDK: Bangun Sinergi yang Kuat Pemerintah dan Masyarakat

Kamis, 24 April 2025 - 17:22 WIB

Anggaran Rp40 Miliar Digelontorkan, SDK-JSM Perketat Pengawasan Penanganan Stunting dan Kemiskinan

Kamis, 24 April 2025 - 07:19 WIB

Dugaan Perjalanan Dinas Fiktif: 28 ASN Mutasi, Pejabat DPRD Sulbar Jadi Target Selanjutnya?

Rabu, 23 April 2025 - 16:16 WIB

Kakanwil Kemenkum Sulbar Terima Kunjungan Kerja Kabinda, Perkuat Sinergi untuk Kemajuan Daerah

Rabu, 23 April 2025 - 15:16 WIB

Wagub Salim Mengga Geram, Kendaraan Dinas Dikembalikan Tanpa Mesin dan Jok!

Berita Terbaru