Konflik Agraria di Sulawesi Barat, PMII Mamuju Desak Gubernur Turun Tangan

MAMUJU – Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Mamuju, Refli Sakti Sanjaya, menyampaikan harapan besar kepada Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) yang baru agar dapat serius menangani persoalan konflik agraria yang semakin memanas. Konflik tersebut melibatkan masyarakat dengan sejumlah perusahaan tambang pasir yang kini mulai melibatkan beberapa titik wilayah di Sulbar.

“Konflik agraria yang terjadi di berbagai wilayah seperti Kalukku Barat dan Beru-Beru dengan PT. Jaya Pasir Andalan, Gentungan dan Kanang-Kanang dengan CV. Sinar Harapan, Budong-Budong dengan PT. Yakusa Tolelo Nusantara, Karossa dan Sarasa dengan PT. Alam Sumber Rezeki, serta Lariang dengan PT. Kulaka Jaya Perkasa, telah menimbulkan ketegangan yang tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga memperburuk hubungan antara warga dengan pihak perusahaan,” ungkap Refli Sakti Sanjaya dalam pernyataannya.

Refli menjelaskan bahwa saat ini beberapa warga di Kalukku Barat, Beru-Beru, Karossa, dan Sarasa bahkan telah dilaporkan ke Polda Sulbar oleh perusahaan tambang terkait tindakan mereka yang melakukan penyegelan alat berat dan mengusir kapal penyedot pasir milik perusahaan. Tindakan ini semakin memperburuk situasi dan menambah ketegangan yang harus segera mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.

PMII Cabang Mamuju berharap Gubernur Sulbar dapat menunjukkan sikap tegas dalam mengutamakan kepentingan masyarakat yang sedang berjuang untuk mempertahankan mata pencaharian mereka, khususnya sektor pertanian, perikanan, dan kehidupan sehari-hari yang terancam oleh aktivitas pertambangan pasir. Warga yang terlibat dalam konflik ini, menurut Refli, menyatakan penolakan terhadap tambang pasir—baik yang sudah beroperasi maupun yang sedang merencanakan kegiatan—karena mereka menginginkan program yang lebih mengutamakan peningkatan kesejahteraan daripada eksploitasi tambang.

“Masyarakat bukan hanya mempermasalahkan apakah izin tambang itu sudah sesuai prosedur atau belum, tetapi mereka lebih fokus pada dampak yang ditimbulkan terhadap kehidupan mereka. Apa yang mereka butuhkan bukanlah tambang pasir, melainkan program yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka,” jelasnya.

Refli juga menegaskan bahwa meskipun PMII mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, namun hal itu tidak boleh mengorbankan kehidupan masyarakat kecil. Pemerintah, dalam hal ini Gubernur Sulbar, diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan investasi dan kelangsungan hidup rakyat kecil, seperti petani, nelayan, serta masyarakat adat yang seringkali menjadi pihak yang dirugikan oleh hadirnya investasi yang tidak ramah lingkungan.

“Investasi yang masuk ke Sulbar harus berpihak pada kesejahteraan rakyat kecil. Kami mendukung investasi yang membawa manfaat untuk masyarakat, namun jika justru merugikan mereka, kami merasa itu perlu ditolak bersama. Kami berharap Gubernur Sulbar bisa memberikan perhatian lebih pada isu ini, dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak merugikan rakyat kecil,” kata Refli menambahkan.

Dengan meningkatnya ketegangan akibat konflik agraria ini, PMII Cabang Mamuju berharap Gubernur Sulbar dapat mengambil langkah-langkah tegas dan objektif untuk menyelesaikan masalah ini. Pemerintah harus segera mencarikan solusi yang adil bagi masyarakat, dengan mempertimbangkan kepentingan mereka yang berjuang mempertahankan sumber kehidupan, serta menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan sosial di daerah ini.

Sebagai penutup, Refli Sakti Sanjaya mengingatkan bahwa kesejahteraan masyarakat adalah hal yang paling utama, dan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus mencerminkan kepentingan rakyat, bukan hanya kepentingan segelintir pihak yang berkepentingan dengan eksploitasi sumber daya alam.