KPK Dorong LPPL Harus Berani Kritisi Kebijakan Pemerintah

- Jurnalis

Rabu, 28 Agustus 2019 - 03:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA — Insan Lembaga Penyiaran Publik Lokal baik yang berkecimpung di Radio maupun Televisi Publik untuk tidak berkecil hati menghadapi tantangan diera digital.

Karena disaat orang mengalami sebuah kejadian yang luar biasa yangmerusak fasilitas, misalnya gempa bumi dan mati lampu seperti yang terjadi di Kota Palu dan Pulau jawa beberapa waktu lalu. Justru informasi yang berasal dari radio sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan berita akurat.

Hal tersebut diungkapkan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Saut Situmorang, saat menerima kunjungan inspiratif dari Pengurus Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia (PERSADA.ID), Komisioner KPID dan sejumlah Kepala Dinas Kominfo Provinsi di Kanal Radio TV KPK Lantai VI Gedung KPK Jakarta. Selasa, 27/08/2019.

Insan penyiaran daerah harus berani mengungkapkan dan mengkritisi kebijakan pemerintah apabila dianggap salah dan tidak sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Jangan pernah berpikir pesan yang disampaikan tidak bermanfaat untuk orang lain. Dalam setiap pesan pasti ada yang menerima manfaat dan bisa menjadi modal utamanya meraih kesuksesan.” Jelas Saut Situmorang.

Dalam upaya mencegah tindakan korupsi, KPK membuka peluang kerjasama dengan LPPL, sebagai salah satu media yang efektif. ” KPK kedepan bekerjasama dengan lembaga penyiaran di daerah agar setiap kunjungan pejabat atau komisioner KPK harus berkesempatan diwawancarai baik secara live atau tidak, ini bentuk penguatan KPK kepada LPPL untuk.ambil bagian mencegah Korupsi,” Ungkap Saut Situmorang.

Terkait hal tersebut, Komisioner KPID Sulbar Busrang Riandhy, menyambut baik langkah KPK menjadikan Radio dan TV Publik Lokal sebagai media sosialisasi pencegahan korupsi.” Kita mengapresiasi langkah yang akan dibangun PERSADA.ID dengan KPK, ini suatu inovasi dan langkah kreatif, tentu sebagai KPID akan mendorong itu dan mengingatkan lembaga penyiaran bukan hanya LPPL tetapi LPS serta Lembaga Penyiaran Komunitas agar ambil bagian dari program pencegahan korupsi demi kemajuan daerah,” jelas Busran.

Sementara itu, Urwa, Komisioner KPID Sulbar yang ikut dalam pertemuan di KPK dan RRI mengatakan saat ini ditengah masyarakat kita, kurang kesadaran terhadap media, padahal betapa pentingnya kesadaran media yang kita miliki selama ini. “Jika tidak ada radio dirumah dan kantor, ada HP yang memiliki radio, sisa colok hadset dan cari otomatis frekuesni diwilayah itu maka informasi akan muncul,” jelas Komisioner Asal Polman ini.

Ia mengharapkan, Jangan takut, ketika sedikit banyaknya pendengar radio. Sebab, dari itu akan bermunculan SDM yang mampu menjaga bangsa dan negara ini lewat berbagai inovasi baru.

(Humas KPID)

Berita Terkait

Tanggapi Masukan Dino Patti Djalal, Seskab Teddy: Kelebihan Biaya Perjalanan Luar Negeri Ditanggung Prabowo, Rombongan Jauh Lebih Sedikit
Jemput Ribuan Butir Ekstasi di Polman, Warga Sidrap Diciduk Tim Gabungan BNN Sulbar dan BNNK Polman
Konser Road to 165 Tahun HKBP di IKN Perkuat Harmoni dan Inklusivitas Nusantara
Universitas Gunadarma Siap Mulai Perkuliahan pada September 2026, Perguruan Tinggi Pertama di IKN
Kemenko Polkam Dorong Literasi Digital untuk Tingkatkan Indeks Kemerdekaan Pers
Donasi untuk Iran Tembus Rp9 Miliar, Solidaritas Warga Indonesia Menguat
Pilkada Lewat DPRD Dinilai Langgar HAM, Aliansi Masyarakat Desak Komnas HAM Turun Tangan
Petisi Selamatkan Demokrasi Menggema, Aliansi Masyarakat Tolak Pilkada Lewat DPRD
Berita ini 7 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 2 Juni 2026 - 17:55 WIB

Tanggapi Masukan Dino Patti Djalal, Seskab Teddy: Kelebihan Biaya Perjalanan Luar Negeri Ditanggung Prabowo, Rombongan Jauh Lebih Sedikit

Jumat, 29 Mei 2026 - 12:28 WIB

Jemput Ribuan Butir Ekstasi di Polman, Warga Sidrap Diciduk Tim Gabungan BNN Sulbar dan BNNK Polman

Kamis, 16 April 2026 - 17:06 WIB

Konser Road to 165 Tahun HKBP di IKN Perkuat Harmoni dan Inklusivitas Nusantara

Kamis, 16 April 2026 - 17:04 WIB

Universitas Gunadarma Siap Mulai Perkuliahan pada September 2026, Perguruan Tinggi Pertama di IKN

Rabu, 15 April 2026 - 21:23 WIB

Kemenko Polkam Dorong Literasi Digital untuk Tingkatkan Indeks Kemerdekaan Pers

Berita Terbaru

Advertorial

Survei Terravox: Kepuasan Publik terhadap SDK Tembus 81,5 Persen

Kamis, 4 Jun 2026 - 15:11 WIB