Sengkang, Wajo – Koalisi Perjuangan Pemuda Mahasiswa (KPPM) Makassar Senin 16 November 2020 melakukan aksi dan menyampaikan aspirasi di Polda Sulsel.
Pihak KPPM dalam aksinya menyampaikan orasi berkaitan dengan pengadaan mobil ambulance Desa lingkup Pemkab Wajo.Aksi yang gelar tersebut terdapat beberapa point tuntutan yang disampaikan ke pihak Polda Sulsel.
Salah satunya itu menuntut pihak Polda Sulsel untuk mengusut dugaan adanya indikasi dalam pengadaan mobil ambulance Desa di Kabupaten Wajo dan juga termasuk soal peruntukkan dan brending mobil ambulance dan pemasangan lampu rotator atau sirene yang dianggarkan sekitar rp 9 juta untuk setiap unitnya.
Dihubungi secara lansung melalui teleponn selulernya Ketua Umum KPPM Fajar Hidayat Asbar oleh awak media ini tak menampik hal tersebut dan mengatakan kalau saat ini tengah berlansung aksi dan penyampaian aspirasi dalam hal ini KPPM Makassar di Polda Sulsel.
“Iya benar saat ini kami lakukan aksi aspirasi di Polda Sulsel dan saat ini masih berlansung dan insyah allah buat teman media nanti kabari info slanjutnya karena saat masih lakukan aksi”.Ucapnya ringkas melalui telepon selulernya
Sekedar diketahui sebelumnya terkait mobil ambulance Desa di Kabupaten Wajo dan sehubungan dengan itu adanya surat edaran yang di keluarkan oleh wakil bupati wajo (H AMRAN SE) dengan nomor 140/70/DPMD pada tanggal 27 Maret 2020 lalu yang ditujukan kepada kepala Desa se Kabupaten Wajo terkait Pengadaan Mobil layanan kesehatan masyarakat desa AMBULANCE desa.
Dimana dengan memakai anggaran ADD desa yang telah kami investigasi ada 116 mobil dengan 102 yang sudah di brending dan 14 unit belum, serta kami duga terdapat kekurangan spesifikasi.
Terpisah pihak Pemkab Wajo dalam hal ini Bupati Wajo, Dr Haji Amran Mahmud Sos dan Wakil Bupati Wajo, Haji Amran Se, ataupun pihak Humas Pemkab Wajo melalui Supardi Kabid Humas Wajo belum ada jawaban ataupun klarifikasi resmi dan tanggapan komentar yang diberikan hingga berita ini diturunkan dan pesan chat masing masing melalui ponselnya juga belum ada jawaban sama sekali dari masing masing pihak.
Sedang Kombespol Ibrahim Tompo Kabid Humas Polda Sulsel yang dihubungi terpisah mengatakan jika memang ada data yg benar, sebaiknya dilaporkan secara resmi bukan degan unras yg hanya menyampaikan ekspresi dan jika resmi tentu Polda siap menindak lanjutinya. Katanya ringkas melalui pesat Watsaapnya yang dikirimkan ke awak media ini.
