AMBON — Komisi Pemilihan Umum (KPU), Maluku menggelar Focus Group Discussion (FGD), dengan mengangkat tema “Penyelenggaraan Pilkada Serentak Lanjutan Dalam Masa Pandemi COVID-19”, Senin 21 September 2020.
Iklan Bersponsor Google
Forum diskusi, yang digelar di Lantai 5 Hotel Manise, dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Maluku Syamsuk Rifan Kubangun, SH dan didamping oleh Komisioner KPU Devisi SDM dan Teknis Hanafi Renwarins dengan menghadirkan narasumber Bawaslu Provinsi Maluku DR. Jubair Devisi SDM dan Organisasi, Kadis Kesehatan Provinsi Maluku (Kasi Promoasi Kesehatan dan Pemberdayaan) Ibu Julia Ningsi Royani, M.Kes dan Ketua JPPR (Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat) Lutfi Wael.
Komisioner KPU Devisi SDM dan Teknis Hanafi Renwarins, selaku narasumber, mengatakan, Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 pada Tahapan Pemilihan Tahun 2020. Dimana KPU mengeluarkan PKPU 6 Tahun 2020 jo PKPU 10 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 pada Tahapan Pemilihan Tahun 2020.
“Ada 13 Prinsip Penyelenggaraan Pemilihan diantarannya, Mandiri, Jujur, Adil, Kepastian Hukum, Tertib, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsional, Profesionalitas, Efektifitas, Aksesibilitas, Akuntabilitas dan Efisiensi dengan mengutamakan prinsip Kesehatan dan keselamatan,” Kata Hanafi Renwarins.
Untuk Metode Kampanye di tengah Pandemi Covid-1, Kata Hanafi Renwarins, menunggu PKPU Kampanye dana 12 hal baru di TPS diantaranya Mencuci Tangan, Dilarang berdekatan, 500 Pemilih, Masker, Desinfeksi TPS, Cek Suhu (Thermo Gun), Sarung tangan, Tidak bersalaman, Tinta Tetes, Pelindung wajah, Pengaturan kedatangan dan KPPS Sehat
Ditempat yang sama, Kasi Promoasi Kesehatan dan Pemberdayaan Julia Ningsi Royani, M.Kes, mengatakan, Promosi Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020). Protokol VDJ (Ventilasi, Durasi, Jarak) semakin protocol VDJ dijaga, semakin tingkat penyebaran virus rendah, saat ketiga factor VDJ overlap resikonya semakin tinggi
“Perbiasakan adaptasi kebiasaan baru, Diharapkan KPPS diperhatikan asupan makanan bergizi. Sedang dilaksanakan kampanye nasional 3 pesan kunci secara bertahap dengan Selalu pakai masker, sering cuci tangan pakai sabun dan tetap jaga jarak,”Ujarnya.
Jubair mewakili Bawaslu Provinsi Maluku sendiri, dalam sambutannya, Penyampaian Kesiapan BAWASLU Dalam Penyelenggaraan Pilkada 2020). Dimana Kewenangan Bawaslu adalah pencegahan, penindakan, pengawasan, dan kerawanan Pilkada di tengah wabah
“Maluku tidak termasuk dalam Indeks Tingkat Kerawanan Pilkada 2020. Sementara Isu penting di Indeks Kerawanan Pilkada: Netralitas ASN dan Politik Uang, Dugaan pelanggaran netralitas ASN mencapai 388 kasus. Sementara Aplikasi pengawasan partisipatif melalui Gowaslu. Bawaslu mengeluarkan edaran terkait pengawasan pengambilan undian nomor urut terkait pelaksanaan protocol pencegahan Covid-19 agar diterapkan,” Kata Jubair..
JPPR Maluku Lutfi Wael, sendiri, berharap Kualitas Partisipasi Politik Pemilih Dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 di Masa Pandemi Covid-19.
Dijelaskan, bahwa JPPR merupakan salah satu NGO yang konsen mengamati isu-isu politik dan demokrasi. Dimana Dilema Pilkada Serentak 2020, antara mendongkrak Partisipasi Pemilih atau melaksanakan Protokoler Kesehatan
“Keputusan menggelar Pilkada Serentak telah menimbulkan cluster baru Covid-19. Dimana Tantangan Pilkada Serentak, Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Pemilih. Kondisi yang mempengaruhi tingkat Partisipasi Politik di tengah pandemic Kesiapan Teknis, Psikologis Pemilih (Jaminan Kesehatan), Resesi Ekonomi dan Pendidikan Pemilih,”Tutupnya.
Iklan Google AdSense
