Iklan Google AdSense

Langkah Nyata SDK-JSM: Rp50 Miliar per Kabupaten untuk Program Prioritas

- Jurnalis

Jumat, 25 April 2025 - 06:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mamuju – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga pimpin rapat kordinasi (rakor) bersama Bupati dan Wakil Bupati serta Ketua DPRD Kabupaten se-Sulbar di kantor Gubernur, Kamis 24 April 2025.

Iklan Bersponsor Google

Masing-masing kabupaten diminta mempersentasekan program kerjanya untuk tahun 2026. Sebab sejalan dengan visi-misi saat kampanye, ditengah efiensi anggaran, SDK-JSM akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 50 miliar ke masing-masing kabupaten.

“Kami beranggapan atau mempunyai paradigma bahwa provinsi itu tidak mempunyai wilayah, tapi yang punya wilayah itu kabupaten,” kata Suhardi Duka (SDK) usai memimpin rakor.

Baca Juga :  Sambut HUT Lantas ke-69, Dirlantas dan PJU Ditlantas Polda Sulbar Gelar Anjangsana Kunjungi Pensiunan Polri

Ia mengatakan kerjasama antara provinsi dan kabupaten itu mutlak, apalagi dalam kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur memiliki misi membangun kabupaten secara merata.

“Rancangan kami di tahun 2026 akan kita bisa alokasikan anggaran minimal Rp 50 miliar setiap kabupaten. Makanya akan ada Musrembang pada tanggal 29 April 2025 mendatang,” tambahnya.

Dengan demikian, sebelum ada musrembang maka dipanggil masing-masing Pemkab untuk rakor.

“Tadi para Bupati sudah menyampaikan dan memasukkan programnya. Semua programnya bagus karena ada infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pertanian, ketahanan pangan dan lain-lainnya,” ungkapnya.

Baca Juga :  PENGUMUMAN PENTING PENYESUAIAN LAYANAN LAPAS KELAS IIB POLEWALI MENGHADAPI PEMILU 2024

Namun, saat tadi ada penganggarannya lebih dari Rp 50 miliar sesuai pagu disiapkan Pemprov Sulbar.

“Itu wajar, karena pada nantinya akan kita diskusikan di Bappeda untuk menyesuaikan. Kita harap PAD kita naik dan biaya transfer dari pusat juga normal,” ujarnya.

Sehingga, tidak sama seperti sebelumnya ada efesiensi anggaran, karena Pemprov Sulbar tidak bisa menganggarkan jika ada efesiensi dari pusat.

“Pasti kita monitoring dan pengawasan nanti penggunaan anggarannya. Karena adanya anggaran itu kita kerjakan provinsi dan ada juga Pemkab usulkan, makanya akan di BKK kan,” tandasnya.

Iklan Google AdSense

Berita Terkait

Wagub Sulbar: Investor Dipersilakan Masuk, Tapi Alam Tidak Boleh Rusak
Sekda Sulbar Sindir ASN ‘Lalai Zakat’: Ingat, Wajib Tapi Tak Memaksa
Sulbar Genjot Transparansi! Enam Kabupaten Disisir, IPKD 2024 Resmi Dinilai Bapperida
Polman Ditunjuk Jadi Lokus Piloting Digitalisasi Bansos Nasional 2026, Kominfo Sulbar Hadiri Sosialisasi Bersama Lintas Kementerian
Gubernur SDK Sentil Fenomena ‘Hukum di Warkop’: HUT ke-3 PTA Sulbar Jadi Momentum Jaga Marwah Peradilan
MPDN Lakukan Pemeriksaan Protokol Notaris di Mamasa
Peduli Korban Bencana Alam di Sumatera, Polresta Mamuju Serahkan Bantuan di Posko Taman Karema
Kapolresta Mamuju Hadiri Perayaan Natal Oikumene 2025 dan Ramah Tamah Keluarga Besar PT. Manakarra Unggul Lestari
Berita ini 23 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 6 Desember 2025 - 15:58 WIB

Sekda Sulbar Sindir ASN ‘Lalai Zakat’: Ingat, Wajib Tapi Tak Memaksa

Sabtu, 6 Desember 2025 - 15:55 WIB

Sulbar Genjot Transparansi! Enam Kabupaten Disisir, IPKD 2024 Resmi Dinilai Bapperida

Sabtu, 6 Desember 2025 - 15:52 WIB

Polman Ditunjuk Jadi Lokus Piloting Digitalisasi Bansos Nasional 2026, Kominfo Sulbar Hadiri Sosialisasi Bersama Lintas Kementerian

Jumat, 5 Desember 2025 - 21:42 WIB

Gubernur SDK Sentil Fenomena ‘Hukum di Warkop’: HUT ke-3 PTA Sulbar Jadi Momentum Jaga Marwah Peradilan

Jumat, 5 Desember 2025 - 19:44 WIB

MPDN Lakukan Pemeriksaan Protokol Notaris di Mamasa

Berita Terbaru