Mamuju – Dalam upaya memperkuat sinergi antarwilayah dan memastikan penyusunan anggaran yang tepat sasaran, Wakil Bupati Mamasa, Sudirman, melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Rabu, 30 Juli 2025.
Kunjungan ini bertujuan untuk berkoordinasi terkait penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 Kabupaten Mamasa.
Rombongan Wakil Bupati Mamasa disambut langsung oleh Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, yang turut didampingi oleh Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten sekaligus Plt. Kepala Biro Tapemkesra Setda Sulbar, Murdanil.
Pertemuan yang digelar di ruang rapat BPKPD Sulbar ini membahas secara rinci target pendapatan daerah serta program-program prioritas yang akan diusung Pemkab Mamasa. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Mamasa juga menyampaikan harapan agar bagi hasil pajak dari provinsi dapat segera direalisasikan ke kas daerah Mamasa, guna memperkuat pembiayaan pembangunan daerah.
Mohammad Ali Chandra menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif koordinasi tersebut.
“Kami sangat mengapresiasi kunjungan ini. Sinergi antara provinsi dan kabupaten sangat penting untuk memastikan penyusunan anggaran yang lebih tepat sasaran, sekaligus mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah,” ungkapnya.
Senada dengan itu, Murdanil menegaskan pentingnya komunikasi intens antara pemerintah provinsi dan kabupaten.
“Koordinasi seperti ini adalah momentum penting untuk menyamakan persepsi terkait target pendapatan dan prioritas program. Ini akan mendorong sinkronisasi yang lebih kuat antarlevel pemerintahan,” ujar Murdanil.
Kegiatan ini juga selaras dengan visi dan misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur, Salim S Mengga, dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, mewujudkan pelayanan publik berkualitas, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Melalui koordinasi lintas wilayah ini, diharapkan proses penyusunan KUA-PPAS dan APBD Mamasa Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan lebih efektif, responsif, dan harmonis dengan kebijakan fiskal daerah Provinsi Sulbar.
