MAMUJU, RAKYATTA.CO — Melalui rapat kordinasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) 2019, Ombudsman RI kembali menyampaikan komentar, ia berharap kegiatan ini membuahkan hasil yang dapat dirasakan manfaatnya oleh publik.
Kegiatan Ranham 2019 yang berlangsung di ruang pola Kantor Gubernur Sulbar dihadiri sejumlah Instansi vertikal diantaranya, Kanwil Hukum dan HAM, Kemenag Sulbar, BKKBN, Ombudsman RI Sulbar, Polda Sulbar.
Selain itu hadir juga beberapa instansi terkait lainnya. Dinkes Sulbar, Dinsos Sulbar, Bappeda Sulbar, Dikbud Sulbar, Biro Hukum serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
Melalui rakor tersebut Ombudsman RI Sulbar kembali menitipkan harapan agar semua pihak memberikan perhatian terhadap pemenuhan hak asasi bagi warga difabel di sulawesi barat.
Secara tegas Asisten Ombudsman RI Sulbar I Komang Bagus menyampaikan paparannya dalam Rakor tersebut, ia mengatakan hingga saat ini pemenuhan hak asasi bagi warga difabel di Sulawesi barat masih minim.
I Komang Bagus mencotohkan di beberapa kabupaten di Sulawesi barat yang pernah ia kunjungi sejumlah sarana publik masih minim fasilitas khusus bagi warga difabel, padahal menurutnya ini hal yang wajib dipenuhi sebab sudah tertuang jelas dalam UU 25/2009 tentang layanan publik dan UU 8/2016 tentang Disabilitas. Lebih dari ia juga menilai sebagai bentuk pemenuhan hak asasi bagi warga berkebutuhan khusus.
“Kita berharap kegiatan memberikan dampak yang dapat dirasakan, bukan hanya sekedar mengumpulkan ide-ide tapi tidak ada implementasinya,” Tutup I Komang Bagus
Editor: Udin
