MAJENE – Panitia Kerja (Panja) Rancangan Tata Tertib DPRD Provinsi Sulawesi Barat mengadakan kunjungan kerja ke Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) dan DPRD Kabupaten Majene. Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan masukan serta berbagi informasi terkait pembahasan Rancangan Tata Tertib DPRD Provinsi Sulawesi Barat yang saat ini tengah dibahas oleh Panja DPRD Provinsi.
Kunjungan kerja ini berlangsung di Majene pada 17 Oktober 2024. Di Unsulbar, Panja DPRD Provinsi Sulawesi Barat melakukan diskusi dengan kalangan akademisi untuk mendengarkan perspektif dari dunia pendidikan terkait pengelolaan tata kelola lembaga legislatif. Para akademisi Unsulbar memberikan berbagai masukan yang diharapkan mampu memperkuat rancangan tata tertib tersebut, terutama dari segi transparansi dan akuntabilitas kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.
Selain itu, Panja juga mengunjungi DPRD Kabupaten Majene. Dalam kunjungan tersebut, DPRD Kabupaten Majene membagikan pengalaman mereka terkait implementasi tata tertib di lingkungan legislatif daerah. Pertemuan ini memberikan kesempatan untuk saling bertukar pandangan mengenai tantangan dan solusi yang dihadapi dalam menjalankan fungsi legislasi di tingkat kabupaten. Informasi dan pengalaman dari DPRD Kabupaten Majene dianggap relevan dalam menyempurnakan tata tertib DPRD Provinsi Sulawesi Barat yang sedang disusun.
Anggota DPRD Sulbar Syamsul Samad, menyampaikan pentingnya masukan dari berbagai pihak dalam menyusun tata tertib yang komprehensif. “Kami berharap kunjungan kerja ini dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai tata kelola kelembagaan legislatif, sehingga rancangan tata tertib yang dihasilkan dapat lebih representatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Sulawesi Barat,” ujarnya.
Kegiatan kunjungan kerja ini diakhiri dengan kesepakatan untuk terus melakukan koordinasi dan pertukaran informasi antara DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Unsulbar, dan DPRD Kabupaten Majene guna memastikan bahwa rancangan tata tertib yang sedang dibahas dapat segera disahkan dan diimplementasikan dengan baik.
Kunjungan ini menunjukkan komitmen Panja DPRD Provinsi Sulawesi Barat untuk melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam proses legislasi, sehingga aturan yang dihasilkan dapat mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara luas.
