MAMUJU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus menggeber percepatan pengadaan barang dan jasa (PBJ) Tahun Anggaran 2026. Komitmen itu ditunjukkan melalui keikutsertaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Sulbar dalam kegiatan Reviu Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/Jasa Perangkat Daerah.
Kegiatan strategis ini berlangsung di Kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) Setda Sulbar, Senin, 9 Februari 2026, sebagai bagian dari langkah awal memastikan seluruh perencanaan PBJ berjalan tepat sasaran dan sesuai regulasi.
Reviu RUP ini sejalan dengan Misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya dalam agenda besar memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel di lingkup Pemprov Sulbar.
Plt. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Organisasi Setda Sulbar, Simon Sinai, bersama Pengelola Barang Milik Daerah, Asri Abdullah, turut mengikuti kegiatan tersebut. Simon menegaskan, reviu RUP merupakan langkah preventif yang sangat penting sebelum proses pengadaan berjalan.
“Kegiatan ini bertujuan memastikan perencanaan pengadaan barang dan jasa telah disusun secara tepat dan sesuai ketentuan. Mulai dari aspek kebutuhan, spesifikasi, waktu pelaksanaan, hingga metode pengadaan,” ujar Simon Sinai.
Menurutnya, perencanaan yang matang akan menjadi fondasi utama dalam mendukung proses pengadaan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Hal ini sekaligus meminimalkan potensi persoalan administrasi maupun teknis di kemudian hari.
Simon juga menambahkan bahwa pendampingan dan reviu yang dilakukan oleh Biro Barjas Setda Sulbar menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas layanan pemerintahan.
“Reviu ini adalah bagian dari ikhtiar bersama untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima, sejalan dengan visi dan misi Gubernur Sulbar dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik,” tambahnya.
Diketahui, kegiatan pendampingan dan reviu RUP yang digelar Biro Barjas Setda Sulbar ini menyasar seluruh perangkat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, sebagai upaya menyatukan standar perencanaan PBJ sejak tahap awal.
Dengan langkah ini, Pemprov Sulbar menegaskan komitmennya untuk menghadirkan proses pengadaan yang profesional, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik. Jika mau, saya bisa tajamkan lagi gaya “strike”-nya atau optimalkan SEO keyword PBJ Sulbar 2026
