JAKARTA — Gubernur Sulawesi Barat, Dr. H. Suhardi Duka (SDK), bersama seluruh bupati se-Sulbar melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan disambut langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Ir. Sakti Wahyu Trenggono, serta Wakil Menteri Dr. Ir. Victor Gustaaf Manoppo, M.M., beserta jajaran eselon I. Pertemuan tersebut menghasilkan sinyal kuat komitmen pemerintah pusat untuk mendorong pembangunan sektor kelautan dan perikanan Sulbar, termasuk potensi investasi sebesar Rp200 miliar melalui Asian Development Bank (ADB).
Dalam pertemuan yang berlangsung pada Rabu (7/5), Menteri Trenggono menyatakan kesiapannya untuk mendukung revitalisasi tambak rakyat yang diusulkan para kepala daerah. “Kalau Sulbar sudah siapkan lahannya, kita bisa mulai dari 100 hektare tambak rakyat. Kalau serius dan terintegrasi, bahkan sampai Rp200 miliar investasi bisa digelontorkan,” ujarnya. Selain ADB, peluang kerja sama juga terbuka melalui Japan International Cooperation Agency (JICA).
Menteri juga menanggapi keluhan nelayan terkait beban biaya penggunaan Vessel Monitoring System (VMS). Ia menegaskan bahwa sistem ini tidak boleh menjadi alat pungutan. “Jika ada nelayan yang dipungut untuk VMS, segera laporkan. Itu tidak dibenarkan dan akan kami tindak,” tegasnya.
Pertemuan strategis ini turut dihadiri para direktur jenderal KKP, yakni Dr. Tb. Haeru Rahayu (Dirjen Perikanan Budidaya), Dr. Muhammad Zaini (Dirjen Perikanan Tangkap), Laksda TNI Adin Nurawaluddin (Dirjen Pengawasan SDKP), serta Artati Widiarti (Dirjen Penguatan Daya Saing Produk KP). Para pejabat ini menyampaikan paparan dan dukungan teknis terhadap penguatan ekosistem ekonomi biru di Sulbar.
Gubernur SDK menyampaikan apresiasi tinggi atas respon cepat pemerintah pusat. “Kami tidak hanya menyampaikan harapan, tapi juga kesiapan. Lahan tambak sudah ada, komitmen bupati se-Sulbar solid. Kami ingin bergerak bersama pusat,” ujarnya.
Pertemuan ini menandai langkah awal sinergi pusat-daerah untuk menjadikan laut sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat ke depan.
