MAMUJU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat ( Pemprov Sulbar) berhasil meraih posisi ketujuh Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 Secara Nasional. Total serapan anggaran seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibawa kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar, Akmal Malik mencapai 94,48 persen atau Rp. 1,98 Triliun dari total anggaran Rp. 2,084 Triliun.
“Alhamdulillah kita berhasil berada pada urutan ketujuh nasional dengan serapan anggaran sebesar 94,48 persen atau Rp. 1,98 Triliun dari Rp. 2,084 Triliun,”kata Sekprov Sulbar Muhammad Idris, saat diwawancarai usai menghadiri Rapat Evaluasi Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 dan Persiapan Pelaksaan APBD Tahun Anggaran 2023 di Kantor Sementara Gubernur Sulbar, Kamis, 5 Januari 2023.
Mengenai evaluasi realisasi APBD 2022, Idris mengatakan, terdapat beberapa catatan yang akan menjadi fokus perhatian yaitu, masih adanya keterlambatan OPD dalam mempersiapkan dokumen perencanaan yang baik, metode pengadaan barang dan jasa juga harus lebih cepat dan maksimal.
Idris menyampaikan, serapan APBD Sulbar Tahun Anggaran 2023 ditargetkan masuk lima (5) besar secara nasional.
“Mengingat anggaran yang dikelola oleh Sulbar dinilai tidak terlalu besar, maka Saya berpesan kiranya serapan anggaran Sulbar akan kembali dicapai sesuai target sepanjang seluruh OPD nya bekerja secara maksimal dan lebih serius, guna memberi manfaat kepada masyarakat secepat mungkin,”pungkas Idris
“Kita ingin supaya di bulan Maret semua dokumen sudah tidak ada lagi yang diperbaiki, semuanya sudah harus rampung di bulan Maret,”sambungnya
Kepala BPKPD Sulbar, Amujib mengingatkan para pimpinan OPD, staf dan jajaran kiranya tidak lagi menerima laporan secara verbal maupun manual, namun melakukan kontrol by system sesuai target capaian.
“Sebenarnya per tanggal 30 itu kita berada di posisi keenam, namun beberapa daerah melakukan konsolidasi perbaikan sehingga secara persentase saat ini kita berada di posisi ketujuh,”bebernya.
