MAMASA – Pemerintah Kabupaten Mamasa bersama Aliansi Masyarakat Mamasa Bersatu (AMMB) berhasil menyepakati empat poin penting dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung di Gedung DPRD Mamasa pada Kamis (23 Januari 2025). Kesepakatan ini dituangkan dalam berita acara resmi dengan nomor 107/03/RPRD/2025 yang ditandatangani oleh seluruh pihak terkait.
Rapat ini merupakan tindak lanjut dari aksi unjuk rasa jilid kedua oleh AMMB, yang menuntut kejelasan terhadap sejumlah isu penting seperti BPJS Kesehatan, tunggakan Siltap aparat desa, pengangkatan tenaga honorer, dan transparansi penggunaan dana pinjaman daerah.
*Empat Poin Kesepakatan RDP*
Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Mamasa, Agum Syaputra, serta dihadiri oleh Pj. Bupati Mamasa, Dr. Muh. Zain, M.Ag, Sekda Kabupaten Mamasa Muh. Syukur, dan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), disepakati empat poin utama:
*1. Pengaktifan dan Pembayaran Tunggakan BPJS Kesehatan*
Pemerintah daerah berkomitmen mengaktifkan kembali layanan BPJS Kesehatan masyarakat sebelum 15 Februari 2025. Selama masa transisi, biaya kesehatan akan ditanggung langsung oleh Dinas Kesehatan Mamasa.
*2. Pembayaran Tunggakan Siltap Aparat Desa*
Tunggakan penghasilan tetap (Siltap) aparat desa untuk tahun 2023–2024 akan dibayarkan secara bertahap per triwulan sepanjang tahun 2025. Mulai Maret 2025, pembayaran rutin Siltap untuk tahun berjalan akan dilakukan setiap bulan.
*3. Verifikasi dan Pengangkatan Tenaga Honorer R2 dan R3*
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Mamasa akan melakukan verifikasi tenaga honorer kategori R2 dan R3 yang telah mengikuti tes. Pengangkatan akan dilakukan secara bertahap sesuai petunjuk teknis (juknis) dari Kementerian PANRB.
*4. Pengesahan Ranperda Aparatur Desa*
DPRD Mamasa berkomitmen untuk mempercepat pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kesejahteraan Aparatur Desa pada tahun 2025.
*Respons Pemerintah dan Masyarakat*
Pj. Bupati Mamasa, Dr. Muh. Zain, mengapresiasi jalannya proses RDP yang demokratis dan damai. *”Puji Tuhan, kita telah mencapai empat poin kesepakatan. Ini bukti bahwa dialog dapat menjadi solusi terbaik,”* ujarnya. Ia menegaskan bahwa prioritas Pemda dalam sisa masa jabatannya adalah menyelesaikan kewajiban yang mendesak, termasuk BPJS Kesehatan, Siltap, dan gaji tenaga honorer.
Sementara itu, Presidium AMMB, Zul, menyatakan bahwa kesepakatan ini adalah kemenangan besar bagi masyarakat Mamasa. Namun, ia menegaskan akan terus memantau realisasi janji pemerintah. *”Jika kesepakatan ini diingkari, kami siap turun dengan massa lebih besar dan menyegel seluruh kantor pemerintahan di Mamasa,”* tegasnya.
*Komitmen DPRD dan Pengawalan Kesepakatan*
Ketua DPRD Mamasa, Agum Syaputra, menegaskan bahwa lembaganya akan mengawal realisasi seluruh poin kesepakatan. *”Kami akan mempercepat pembahasan Ranperda dan memastikan pemerintah daerah memenuhi kewajiban ini tepat waktu,”* katanya.
Kapolres Mamasa, AKBP Muchlis Nadjar, yang memimpin pengamanan aksi, mengapresiasi kondusivitas selama proses unjuk rasa dan rapat. “Kami memastikan situasi tetap aman agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya dengan tertib,” ujar Kapolres.
Kesepakatan ini diakhiri dengan penandatanganan nota resmi sebagai bentuk komitmen bersama antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat Mamasa.
