Mamuju — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) semakin tancap gas dalam menangani dua masalah krusial: kemiskinan dan stunting. Dalam rapat koordinasi yang digelar pada Kamis, 31 Juli 2025, Pemprov Sulbar menegaskan komitmennya untuk melakukan intervensi strategis di 60 desa pada tahun anggaran 2026.
Gubernur Sulbar, Dr. H. Suhardi Duka (SDK), secara tegas menyampaikan bahwa program pengentasan kemiskinan dan pengendalian stunting akan menjadi prioritas utama dalam perencanaan pembangunan daerah ke depan.
“Hari ini kita pertegas untuk program pengentasan kemiskinan dan pengendalian stunting. Kita sudah bicara dengan para bupati dan 26 SKPD. Tahun depan, kita akan intervensi 60 desa,” tegas SDK di hadapan para pemangku kepentingan.
Menurutnya, desa-desa yang menjadi sasaran akan memperoleh perhatian intensif di sektor kesehatan, infrastruktur, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat. SDK juga telah menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mendahulukan alokasi anggaran bagi program prioritas ini.
“Insya Allah program ini akan kita fokuskan. Saya tekankan ke OPD, ini dulu alokasi anggaran yang utama, baru alokasi yang lain. Setelah 60 desa tahun depan, dilanjutkan lagi dengan 60 desa berikutnya, hingga seluruh 600 desa lebih di Sulbar bisa ditangani pada akhir masa jabatan,” tambahnya.
Dengan strategi bertahap dan pendekatan menyeluruh, Pemprov Sulbar menargetkan terciptanya dampak signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan dan stunting. Langkah ini sekaligus diharapkan menjadi tonggak penguatan kualitas hidup masyarakat desa secara berkelanjutan.
