MAMUJU – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK) resmi melantik dan mengambil sumpah 10 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Pelantikan berlangsung khidmat di Ballroom Kantor Gubernur Sulbar, Jumat, 19 Desember 2025.
Pelantikan ini menjadi bagian dari langkah strategis SDK dalam memperkuat roda pemerintahan dan memastikan jabatan strategis diisi oleh figur yang kompeten serta berintegritas. Gubernur menegaskan, seluruh proses telah melalui mekanisme seleksi terbuka (open bidding) sesuai ketentuan yang berlaku.
“Setelah Pansel, kemudian tiga besar masuk di Gubernur. Kita wawancara secara terbuka, kita analisis, dan inilah hasilnya,” tegas Suhardi Duka usai pelantikan.
Dari 12 jabatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibuka dalam seleksi, baru 10 pejabat yang dilantik. Sementara dua jabatan lainnya belum dilantik meski nama pejabatnya telah ditetapkan.
SDK menjelaskan, penundaan pelantikan dua pejabat tersebut bukan tanpa alasan. Pemerintah Provinsi masih membutuhkan kelengkapan administrasi dan penelusuran tambahan sebelum pengesahan resmi dilakukan.
“Ada dua yang belum saya lantik walaupun keputusannya sudah ada dan orangnya juga sudah ada. Hanya saja kami masih butuh dukungan beberapa administrasi dan penelusuran. Jika semua data sudah lengkap, minggu depan bisa kita lantik,” jelasnya.
Dalam pelantikan kali ini, sejumlah wajah baru mengisi posisi strategis. Salah satunya Muhammad Nehru Sagena, yang resmi dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat.
Gubernur Suhardi Duka memberikan perhatian khusus pada sektor pendidikan dan berharap kepemimpinan baru mampu menjawab persoalan mendasar yang selama ini masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.
“Kita ingin Dinas Pendidikan fokus menyelesaikan persoalan anak-anak kita yang tidak sekolah. Kedua peningkatan kualitas pendidikan, ketiga kualitas guru, dan terakhir pendidikan karakter di sekolah,” pungkas SDK.
Pelantikan ini menandai komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk mempercepat reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan setiap OPD bekerja selaras dengan visi pembangunan daerah ke depan.
