MAMUJU – Ketua Ikatan Jurnalis Sulawesi Barat (IJS), Irham Azis, melontarkan kritik tajam terhadap sistem administrasi di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Barat. Kritik ini muncul setelah adanya laporan mengenai surat penting dari IJS yang dilayangkan ke Kejati, namun diduga tercecer dan tidak mendapatkan tindak lanjut yang jelas.
Irham menyatakan kekecewaannya atas kelalaian tersebut yang mencerminkan lemahnya sistem pengelolaan administrasi di lembaga penegak hukum tersebut. Menurutnya, kejadian ini bukan hanya merugikan pihak IJS, tetapi juga mencerminkan buruknya komunikasi dan koordinasi antara Kejati dengan lembaga eksternal.
“Kami dari Ikatan Jurnalis Sulawesi Barat merasa kecewa karena surat resmi yang sudah kami kirimkan beberapa bulan lalu, sampai saat ini tidak ada kejelasan. Lebih parahnya lagi, kami mendengar informasi bahwa surat tersebut tercecer. Ini menunjukkan bahwa sistem administrasi di Kejati Sulbar masih belum maksimal,” ujar Irham. Sabtu 12 Oktober 2024.
Ia menambahkan, sebagai lembaga yang memiliki peran vital dalam menegakkan hukum, Kejati harus memiliki standar administrasi yang baik agar setiap komunikasi dan korespondensi dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Kejadian ini, menurutnya, menjadi cermin bagi Kejati untuk segera memperbaiki sistem internal, terutama dalam hal penanganan dokumen.
“Kami berharap Kejati Sulbar dapat segera melakukan evaluasi terhadap sistem administrasinya. Jangan sampai ada dokumen penting lainnya yang mengalami nasib serupa. Apalagi, dalam konteks hukum, setiap dokumen memiliki nilai yang sangat krusial,” tegas Irham.
Selain itu, Irham juga meminta Kejati untuk lebih terbuka dan responsif dalam berkomunikasi dengan berbagai pihak, termasuk media dan organisasi profesi. Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas adalah dua hal yang harus dijunjung tinggi oleh institusi hukum agar kepercayaan publik dapat terus terjaga.
Pihak IJS sendiri mengaku akan terus memantau perkembangan terkait surat yang mereka kirimkan, serta berharap Kejati dapat memberikan klarifikasi resmi mengenai dugaan kelalaian ini.
“Kami tidak ingin hal ini berlarut-larut, sebab surat tersebut berisi isu penting yang perlu segera ditindaklanjuti,” tutupnya.
