Mamuju – Plt. Kepala Bapperida Sulawesi Barat, Darwis Damir, mendampingi Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Usulan Jembatan Penyeberangan ke Unit Pendidikan yang digelar secara hybrid pada Selasa, 2 Desember 2025.
Rakor tersebut diikuti perangkat daerah lingkup Pemprov Sulbar, termasuk Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari enam kabupaten se-Sulbar.
Pertemuan ini menjadi langkah cepat pemerintah daerah menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait pemenuhan akses jembatan penyeberangan untuk pelajar di wilayah terpencil.
Sekprov Sulbar, Junda Maulana, menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bergerak cepat dalam menyusun dan mengajukan usulan. Hal itu penting agar kebutuhan akses pendidikan di kawasan terisolir dapat segera dipenuhi melalui dukungan pemerintah pusat.
Plt. Kepala Bapperida Sulbar, Darwis Damir, juga menegaskan bahwa percepatan penyampaian usulan merupakan arahan langsung Gubernur Sulbar, Suhardi Duka.
“Ini tindak lanjut sesuai arahan Pak Gubernur bahwa usulan harus segera diajukan, jangan menunggu tenggang waktu 4 Desember. Lebih cepat lebih baik, bahkan kalau memungkinkan kita sampaikan ke Mendagri pada 3 Desember,” ujarnya.
Melalui rakor ini, Pemprov Sulbar berkomitmen mempercepat pemenuhan akses pendidikan yang layak bagi pelajar, terutama di wilayah yang masih bergantung pada jembatan darurat dan penyeberangan tradisional.
Pemerintah berharap percepatan ini akan meningkatkan keselamatan serta mendukung pemerataan layanan pendidikan di seluruh kabupaten di Sulawesi Barat.
