MAMUJU — Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat secara resmi menandatangani kontrak kerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Hasanuddin (LPPM Unhas) untuk penyusunan naskah akademik yang berfokus pada pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah Sulawesi Barat. Kegiatan ini dilaksanakan di Kampus Universitas Hasanuddin, Makassar, dengan dihadiri oleh Sekretaris LPPM Unhas, Prof. Surahman Hamzah, serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sekretariat DPRD Sulawesi Barat, Musra Awaluddin, yang mewakili Sekretaris Dewan (Sekwan).
Musra Awaluddin, dalam kapasitasnya sebagai Kabag Persidangan, menegaskan pentingnya kerja sama ini untuk memperkuat kebijakan daerah dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. “Kami berharap dengan adanya naskah akademik ini, Sulawesi Barat dapat memiliki panduan yang lebih baik dalam mengelola potensi maritim, baik untuk kesejahteraan masyarakat pesisir maupun pelestarian lingkungan,” ujar Musra.
Sementara itu, Sekretaris LPPM Unhas, Prof. Surahman Hamzah, menyampaikan komitmen lembaganya dalam mendukung Sulawesi Barat melalui kajian ilmiah yang mendalam dan solusi inovatif. “Kami siap mendukung penyusunan kebijakan berbasis riset dan teknologi, agar pemanfaatan sumber daya alam di sektor kelautan dan perikanan bisa memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat luas,” katanya.
Kerja sama antara Sekretariat DPRD Sulawesi Barat dan LPPM Unhas ini diharapkan mampu melahirkan kebijakan strategis yang mendorong pengembangan sektor kelautan dan perikanan yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Naskah akademik yang disusun akan mencakup berbagai aspek, mulai dari potensi ekonomi, kelestarian lingkungan, hingga perlindungan hak-hak nelayan lokal.
Penandatanganan kontrak ini merupakan langkah awal dari proses penyusunan naskah akademik yang diproyeksikan selesai dalam beberapa bulan mendatang. Setelah naskah akademik rampung, hasil kajian tersebut akan menjadi acuan dalam penyusunan peraturan daerah (Perda) yang akan mengatur tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan di Sulawesi Barat.
Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan Sulawesi Barat mampu memaksimalkan potensi sektor kelautan dan perikanannya secara berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir serta menjaga keberlanjutan ekosistem maritim di wilayah tersebut.
