Mamuju – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat melaksanakan koordinasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Barat terkait persiapan Pemilu dan Pilkada 2024.
Dalam rangka penyelenggaraan pemilu capres, Anggota Dewan dan pilkada 2024 Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat Robianto melaksanakan koordinasi dengan KPU Sulawesi Barat terkait persiapan Pemilu Capres/Cawapres, Anggota Dewan dan Pilkada yang dilaksanakan pada Lapas/Rutan.
Selanjutnya, dalam giat ini Kepala Divisi Pemasyarakatan didampingi Kabid Pembinaan dan Kasubbid Pembinaan, Kerjasama dan TI dan disambut hangat oleh Kepala Divisi Rendatin (Asriani) beserta jajarannya.
Kepala Divisi Pemasyarakatan menyampaikan beberapa persoalan terkait persiapan pemilu dan pilkada, yakni semakin bertambahnya warga Binaan berarti bertambahnya kebutuhan surat suara pada Lapas/Rutan di Sulawesi Barat.
“Lapas dan Rutan termasuk ke dalam TPS lokasi khusus, yang memiliki juga kekhususan, menjelang pemilu ini ada tambah kurang yg masuk dalam DPK (Daftar Pemilih Khusus) yang bukan Warga Sulbar dan belum masuk daftar Pemilih Tetap (DPT) ada kemungkinan tidak bisa memilih,” ujarnya.
Melalui koordinasi ini Kadivpas meminta kepada para Kepala UPT Pemasyarakatan agar menyosialisasikan tentang DPK yg tidak mempunyai Hak Pilih.
Sementara itu, secara terpisah, Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Marasdin mendukung jajarannya dalam mengupayakan Pemilu 2024 yang berjalan dengan baik dan lancar.
“Sebagai salah satu komitmen Kemenkumham dalam berkontribusi mensukseskan Pemilu 2024” pungkasnya
