MAMUJU — Meski berstatus sebagai provinsi bungsu, Sulawesi Barat (Sulbar) berhasil membuktikan diri mampu bersaing dengan daerah lain di Pulau Sulawesi. Di bawah kepemimpinan Gubernur Sulbar Suhardi Duka, Pemprov Sulbar sukses meraih Penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Berkinerja Terbaik 2025 untuk Wilayah Sulawesi, sebuah capaian prestisius yang diakui langsung oleh pemerintah pusat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Sulbar, Junda Maulana, menegaskan bahwa prestasi tersebut menjadi bukti keseriusan Pemprov Sulbar dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, khususnya pengendalian inflasi.
“Walaupun daerahnya kita belum bisa sejajar, tapi prestasi-prestasi harus bisa sejajar dengan provinsi lain, khususnya di region Sulawesi,” ujar Junda Maulana saat membuka Capacity Building Penyusunan Laporan Kinerja TPID se-Provinsi Sulawesi Barat, di Hotel Maleo, Mamuju, Selasa (10/2/2026).
Menurut Junda, penghargaan bukanlah tujuan akhir. Yang lebih penting adalah memahami faktor-faktor yang melahirkan prestasi tersebut agar dapat dipertahankan secara berkelanjutan. Salah satu aspek krusial yang ditekankan adalah pelaporan kinerja TPID.
“Jangan sampai kita tidak tahu apa yang kita kerja, kemudian tiba-tiba kita dapat prestasi, kita bangga, tapi tahun depan turun dan kita kecewa. Itu bisa saja terjadi,” tegasnya.
Ia menambahkan, kinerja yang baik tidak akan bernilai maksimal tanpa didukung pelaporan yang rapi, terukur, dan akurat. Oleh sebab itu, TPID diminta tidak hanya fokus pada hasil, tetapi juga pada proses dan dokumentasi kerja.
“Kalau sudah laporannya kita perbaiki, tentunya aksi-aksinya juga harus nyata,” lanjut Junda.
Junda juga mengingatkan adanya catatan penting dalam pengendalian inflasi di Sulbar, khususnya pada periode tertentu di mana inflasi banyak dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Kondisi ini menuntut TPID untuk menyusun strategi kebijakan yang mampu meningkatkan produktivitas komoditas yang kerap mengalami kelangkaan.
“Strategi-strategi kebijakannya nanti bisa direkomendasikan kepada dinas-dinas terkait,” jelasnya.
Langkah konkret yang dimaksud antara lain pemberdayaan petani, penguatan sektor produksi, hingga pemberian subsidi pada komoditas tertentu demi menjaga stabilitas harga.
Memasuki tahun 2026, Sulbar dihadapkan pada tekanan inflasi yang cukup signifikan. Beberapa faktor pemicunya antara lain normalisasi subsidi listrik serta kenaikan harga emas perhiasan yang turut mendorong inflasi lokal.
Dengan kondisi tersebut, Junda menegaskan agar lonjakan harga komoditas tidak semakin membebani masyarakat. Melalui kegiatan Capacity Building ini, TPID diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai koordinator kebijakan lintas OPD dan pemangku kepentingan, tetapi juga menjadi penghubung kebijakan dari hulu ke hilir.
“Saya harap TPID dapat menjaga ketersediaan pangan, menstabilkan harga, melindungi daya beli masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan produsen,” pungkasnya.
Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi Biro Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Pemprov Sulbar bersama Bank Indonesia, serta dihadiri oleh TPID tingkat provinsi dan kabupaten se-Sulawesi Barat.
