Mamuju — Komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mendorong transisi energi bersih terus diperkuat. Salah satunya melalui partisipasi aktif Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulbar dalam rapat koordinasi virtual bersama UNDP Indonesia, Rabu, 18 Juni 2025. Pertemuan ini membahas strategi pengelolaan tantangan operasional Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) off-grid di wilayah terpencil Sulbar.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Program Accelerating Clean Energy Access to Reduce Inequality (ACCESS), hasil kolaborasi UNDP Indonesia, Kementerian ESDM, dan Korea International Cooperation Agency (KOICA). Program ini bertujuan meningkatkan akses energi bersih di 22 desa di empat provinsi, termasuk Sulbar, dengan fokus pembangunan PLTS off-grid.
Untuk Sulbar sendiri, program ACCESS mencakup empat lokasi yakni Desa Pangandaran, Saluleang, Dusun Buntu Lalong (Desa Leling Utara), dan Kopeang. Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Sulbar, Andi Rahmat, yang mewakili Kepala Dinas, menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM), Pemprov Sulbar sangat mendukung program ini karena manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Namun demikian, sejumlah kendala masih mengemuka. Salah satunya adalah kerusakan pada unit PLTS di Dusun Buntu Lalong, Kecamatan Tommo, yang saat ini tengah diperbaiki. Selain itu, minimnya kesadaran masyarakat dalam membayar iuran bulanan menjadi tantangan keberlanjutan operasional.
“Karena PLTS ini sudah menjadi aset milik desa, maka pemerintah provinsi tidak dapat melakukan intervensi langsung dalam hal pembiayaan pemeliharaan karena terkendala regulasi Permendagri Nomor 7 Tahun 2024,” jelas Andi Rahmat.
Ia mengusulkan solusi berupa skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari pemerintah desa ke kabupaten atau provinsi, sebagai jalan tengah yang tidak melanggar aturan hukum yang berlaku.
Andi Rahmat juga mencontohkan kesuksesan pengelolaan PLTS berbasis koperasi di Pulau Karampuang, Mamuju, yang menggunakan sistem token dalam distribusi listrik kepada warga.
“Model ini bisa jadi acuan. Masyarakat bisa membayar sesuai daya yang mereka konsumsi, dan daya lebih bisa didistribusikan kepada pelanggan lain,” imbuhnya.
Pentingnya edukasi dan peran aktif pemerintah desa juga disorot. Andi menegaskan bahwa iuran rutin dari masyarakat adalah kunci keberlanjutan infrastruktur energi bersih ini.
Sementara itu, Manager Nature Climate Energy UNDP Indonesia, Mathilde Sari Gokmauli, menyampaikan apresiasi terhadap sinergi Pemprov Sulbar.
“Kami sangat mengapresiasi dukungan aktif Pemprov Sulbar, karena keberhasilan program ACCESS tidak terlepas dari koordinasi lintas pihak yang baik,” ungkapnya.
Untuk memperkuat koordinasi ke depan, UNDP meminta Dinas ESDM Sulbar memfasilitasi pertemuan tatap muka dengan kepala desa, BUMDes, dan pemerintah daerah. Permintaan itu disambut positif oleh Andi Rahmat, yang menegaskan kesiapannya mengawal implementasi program hingga tuntas.
Melalui kerja sama multipihak, Dinas ESDM Sulbar berharap pengelolaan PLTS di desa-desa penerima manfaat bisa berjalan optimal, berkelanjutan, dan menjadi langkah nyata menuju kemandirian energi masyarakat Sulbar.
