Mamuju — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) mencetak sejarah baru dengan menjadi daerah pertama di Indonesia yang akan menggelar pengukuran kompetensi digital bagi seluruh ASN dan tenaga pendukung menggunakan standar internasional Digital Competence Framework (DigComp) dari Uni Eropa.
Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, menyebutkan bahwa langkah ini merupakan implementasi nyata dari visi dan misi Gubernur Suhardi Duka (SDK) bersama Wakil Gubernur Salim S Mengga dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
“Sesuai arahan Pak Gubernur, seluruh pegawai wajib ikut asesmen ini. Ini bukan sekadar formalitas, tapi strategi untuk memetakan dan meningkatkan kompetensi digital aparatur secara menyeluruh,” ujar Ridwan saat dikonfirmasi, Rabu (24/7/2025).
Saat ini, program tersebut tengah memasuki tahap sosialisasi ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pelaksanaan pengukuran direncanakan secara serentak pada Agustus 2025 mendatang, dilakukan secara daring dan realtime. Total peserta yang akan mengikuti asesmen digital ini mencapai 12.821 orang, terdiri dari 5.263 PNS, 1.728 PPPK, dan 5.830 Tenaga Alih Daya Tenaga Teknis (TATT).
Asesmen ini dilakukan secara mandiri menggunakan perangkat masing-masing peserta. Selain efisien, sistem ini juga mampu mendeteksi kejanggalan dalam pengisian jawaban.
“Kalau ada yang mengerjakan bukan dirinya sendiri atau menjawab asal-asalan, sistem bisa mendeteksi. Kita bisa analisa berdasarkan pola pengisian dan latar belakang pendidikan peserta,” terang Ridwan.
Tak hanya berhenti pada pengukuran, hasil asesmen nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan program peningkatan kapasitas digital ASN di lingkup Pemprov Sulbar. Ridwan menegaskan, ini adalah langkah awal untuk menciptakan birokrasi Sulbar yang adaptif, efisien, dan terintegrasi teknologi.
“Kompetensi digital adalah fondasi utama pemerintahan modern. Dengan pemetaan ini, kita punya peta jalan menuju reformasi birokrasi yang sejati,” tutup Ridwan.
Langkah progresif ini sekaligus menunjukkan komitmen Sulbar sebagai pelopor dalam transformasi digital aparatur negara di Indonesia.
