Mamuju – Kegiatan Supervisi Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2024 Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat telah dilaksanakan dengan lancar.
Iklan Bersponsor Google
Pada Kamis (15/6/2023), bertempat di Aula Pengayoman Kantor Wilayah, kegiatan ini resmi ditutup oleh Kepala Bagian Program dan Humas, Jawaruddin.
Dalam arahannya Jawaruddin menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan selama tiga hari ini merupakan langkah awal dalam menentukan arah dan kebijakan serta program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 serta mempriorotaskan pengalokasian kegiatan yang mendukung capaian reformasi birokrasi serta kinerja kementerian hukum dan ham khususnya Kanwil Kemenkumham Sulbar.
“Guna mengefektifkan anggaran yang ada diharapkan agar disusun berdasarkan skala prioritas dan sesuai dengan postur agar meminimalisir revisi anggaran dan memastikan pelaksanaan anggaran agar dapat terserap secara maksimal,” ujarnya.
Dalam pelaksanaan kegiatan supervisi pagu indikatif Tahun Anggaran 2024 Kantor Wilayah dan UPT telah menyusun pagu sesuai dengan Pagu Indiatif dan berdasarkan kaidah-kaidah penganggaran yang telah ditetapkan.
Selanjutnya hasil penyusunan pagu indikatif akan dibuatkan pengantar untuk disampaikan ke Biro Perencanaan paling lambat tanggal 16 Juni 2023 berdasarkan surat dari kepala biro perencanaan nomor : SEK-PR.01.04-22 tanggal 26 Mei 2023, Hal Penyampaian Pagu Indikatif TA 2024 dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Sebelumnya, Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Parlindungan berharap agar dalam penyusunan RKA-KL TA 2024 memastikan penerapan kaidah-kaidah penganggaran yang baik.
Parlindungan menilai, penerapan kesesuaian jenis belanja, dan penerapan bagan akun standar yang tepat, sumber pendanaan serta standar biaya untuk mencapai target-target output prioritas, untuk menghindari tidak terserapnya anggaran di akhir tahun.
“Untuk itu, supervisi ini dilakukan agar RKA dapat menjadi landasan yuridis formal dalam memilih sumber dana dan penggunaan dana salah satunya adalah untuk menampung dan menganalisa serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal“ lanjut salah seroang Kakanwil unit wilayah di bawah Kepemimpinan Menkumham, Yasonna itu.
Iklan Google AdSense
