Mamuju – Penanganan Tuberkulosis (TBC) menjadi salah satu fokus utama Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Pemerintah Pusat yang terus diperkuat di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar). Melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB), Pemprov Sulbar mengintensifkan langkah deteksi dan pengendalian TBC sebagai bagian dari strategi membangun Sulbar Maju dan Sejahtera di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka bersama Wakil Gubernur Salim S Mengga.
Pada Januari 2026, Sulbar mencatat 274 kasus TBC yang berhasil ditemukan. Angka ini menjadi potret awal kinerja deteksi penyakit menular tersebut di enam kabupaten se-Sulbar sekaligus menjadi alarm penting untuk mempercepat upaya eliminasi TBC di tahun berjalan.
Secara rinci, Polewali Mandar menjadi kabupaten dengan jumlah temuan kasus tertinggi, yakni 109 kasus. Posisi berikutnya ditempati Mamuju dengan 68 kasus, disusul Majene sebanyak 59 kasus. Sementara itu, Pasangkayu mencatat 18 kasus, Mamuju Tengah sebanyak 15 kasus, dan Mamasa menjadi daerah dengan temuan terendah, hanya 5 kasus.
Meski demikian, jika dilihat dari capaian terhadap target penemuan kasus Januari 2026 sebesar 7,5 persen, tidak semua daerah mampu memenuhi ekspektasi. Majene mencatat capaian tertinggi dengan 9,4 persen, disusul Mamuju sebesar 8,6 persen—keduanya berhasil melampaui target.
Sebaliknya, Polewali Mandar yang mencatat jumlah kasus tertinggi justru baru mencapai 6,1 persen. Secara agregat, Sulbar berada di angka 6,0 persen. Sementara Mamuju Tengah berada pada 4,4 persen, Pasangkayu 3,8 persen, dan Mamasa masih sangat rendah di angka 0,9 persen.
Kepala DKPPKB Provinsi Sulbar, Nursyamsi Rahim, menegaskan bahwa capaian awal tahun ini menjadi pijakan penting untuk memperkuat strategi penanggulangan TBC sepanjang 2026.
“TBC merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat Pemerintah Pusat. Karena itu, Sulbar di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka berkomitmen memperkuat penemuan kasus secara aktif dan memastikan seluruh pasien mendapatkan pengobatan yang tuntas,” tegas Nursyamsi Rahim.
Ia menekankan bahwa pengendalian TBC tidak hanya berorientasi pada angka temuan, tetapi juga pada keberlanjutan pengobatan dan pencegahan penularan di masyarakat. Hal ini sejalan dengan visi besar Pemprov Sulbar dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter.
Sebagai langkah konkret, DKPPKB Sulbar akan memfokuskan penguatan skrining berbasis Active Case Finding (ACF), optimalisasi penggunaan Tes Cepat Molekuler (TCM), serta pendampingan intensif bagi kabupaten dengan capaian rendah.
“Kabupaten seperti Mamasa, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu menjadi perhatian khusus. Dengan deteksi dini yang kuat dan pengobatan yang tepat, kita tidak hanya menyelamatkan pasien, tetapi juga memutus rantai penularan di masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, keberhasilan pengendalian TBC sangat bergantung pada sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah kabupaten, fasilitas pelayanan kesehatan, hingga partisipasi aktif masyarakat.
“Inilah kunci untuk memastikan generasi Sulbar tumbuh sehat, produktif, dan berdaya saing. Eliminasi TBC bukan sekadar target kesehatan, tetapi investasi masa depan daerah,” pungkas Nursyamsi.
DKPPKB Provinsi Sulbar pun mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dan komitmen bersama, demi mewujudkan Sulawesi Barat bebas TBC secara bertahap sepanjang tahun 2026.
