Mamuju – Kepala Divisi P3H Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Barat bersama Penyuluh Hukum Jajarannya mengikuti Pengembangan Kompetensi Penyuluh Hukum.
Pelaksanaan kegiatan itu dilaksanakan dalam rangka mendukung Pembentukan Pos Bantuan Hukum Berbasis Pendalaman Materi Alternative Dispute Resolution (ADR) sebagai Upaya Memperluas Akses Keadilan Masyarakat, Selasa (4/2/2025).
Kegiatan itu dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang merupakan Istansi Pembina JF Penyuluh Hukum, Kegiatan dilaksanakan Secara Daring (zoom Meeting).
Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh Moderator ibu Bernita Sinurat dan dilanjutkan Sambutan oleh Bapak Constantinus Kristomo dimana dalam sambutanya menyampaikan tentang Pembentukan dan Manfaat Pos Bantuan Hukum di Desa/Kelurahan dan nantinya akan melaksanakan pelatihan Paralegal dalam pemberian Bantuan Hukum yang nantinya bertugas di Pos Bantuan Hukum,dan sekalian membuka kegiatan secara resmi.
Kegiatan dilanjutkan pemaparan materi tentang penyelesiaan sengketa Mediasi dari
Sementara itu, Dr.Riki Perdana,S.H.,M.H. yang merupakan Hakim Yustisial Mahkamah Agung dalam materinya menyampaikan bahwa dimana tahun ke tahun penyelesaian sengketa melaui Mediasi di Pengadilan semakin meningkat dimana tahun 2022 pertansenya 19,07% tahun 2023 25,59% dan tahun 2024 28,65% ini sangat relevan dengan pembentukan pos bantuan hukum di desa/kelurahan agar kedepanya perkara dapat diselesaikan di tingkat desa tidak harua ke pegadilan, lanjut pemaparan materi mengenai tugas dan tehnik dari mediator dan dilanjutkan dengan tanya jawab antara narasumber dan peserta kegiatan.
Sementara itu, secara terpisah, Kakanwil Kemenkum Sulbar Sunu Tedy Maranto mendukung pelaksanaan kegiatan itu.
Salah seorang Kakanwil di bawah kepemimpinan Menkum, Supratman Andi Agtas itu berharap melalui kegiatan itu dapat memberikan akses keadilan seluas luasnya bagi masyarakat.
