Jakarta – Kepala Kantor Wilayah Menkumham Sulbar, Pamuji Raharja bersama Kepala Divisi Administrasi, Rudi Hartono menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Program Dukungan Manajemen Tahun 2024, Selasa (16/7/2024).
Pelaksanaan kegiatan itu dilaksanakan di hotel grand Mercure Harmoni Jakarta.
“Pelaksanaan kegiatan ini merupakan wujud Kementerian Hukum dan HAM untuk terus melakukan upaya peningkatan kinerja di seluruh jajaran” ujar Pamuji Raharja dalam kesempatan itu
Pelaksanaan kegiatan ini juga dihadiri Kepala divisi Pemasyarakatan, Bagus Kurinawan, Kepala Divisi Keimigrasian, Nurudin, serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Rahendro Jati secara virtual di Kanwil Kemenkumham Sulbar.
Semntara itu. saat membuka kegiatan itu, Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI, Komjen Pol. Purn. Dr. H.C. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H. berharap ke jajaran agar melakukan Optimalisasi Peran Dukungan Manajemen Yang Semakin PASTI dan Berdampak memuat poin-poin sebagai berikut:
Ia dalamksemoatannya menyampaikan, arahan Presiden RI Joko Widodo terkait efektivitas dan efisiensi birokrasi.
“Untuk melakukan penghematan anggaran dari kegiatan yang tidak penting, fokus program kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan, dan anggaran yang digunakan agar memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat” pungkas Andap
Sebelumnya, arahan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly berharap agar melakukan langkah – langkah untuk menyukseskan pencapaian kinerja Kemenkumham pada tahun anggaran 2024, berupa indeks kesadaran hukum dan HAM Masyarakat dan indeks reformasi birokrasi.
Ia menambahkan , agar siklus manajemen kinerja, mulai dari perencanaan kinerja, implementasi, monitoring pelaksanaan kinerja, evaluasi pelaksanaan kinerja, dan tindak lanjut hasil evaluasi upaya perbaikan kinerja harus dilaksanakan dengan baik.
Pada kegiatan ini juga dilaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, antara Sekjen Kemenkumham dengan Sestama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tentang Optimalisasi Pemanfaatan Sertifikat Elektronik Pada Sistem Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Sestama Badan Narkotika Nasional (BNN) tentang Replikasi Aplikasi E-RB, serta Launching aplikasi e-SOP 10 dan Pembaharuan Aplikasi SIMPEG
