RAKYATTA.CO, MAMUJU — Nasdem Sulbar angkat bicara terkait laporan dugaan ijazah palsu yang di laporkan salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sulbar beberapa bulan lalu.
Menurut ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) partai Nasional Demokrat (Nasdem) Sulawesi Barat (Sulbar), Anwar Adnan Saleh, mengatakan sebagai warga negara tentu kita taat akan konstitusi dan taat pada aturan dan sebagai pimpinan partai politik tentu awalnya sangat prihatin mendengar kabar pemberitaan tersebut
“Sejak awal sudah saya katakan, silakan terbuka dan serahkan kepada penegak hukum. Kalau memang terbukti melakukan kesalahan dengan menggunakan ijazah yang diduga palsu pasti akan ada tindakan dari partai,” ujar Anwar Adnan Saleh Saat dihubungi via selulernya, Kamis 3 Maret 2022.
Anwar menambahkan, namun jika tidak terbukti maka yang pertama yang harus anda (WPF-red) lakukan adalah bersihkan dirimu dan buat laporan ke penegak hukum yang melaporkan dirimu terkait dugaan penggunaan ijazah palsu agar terhindar dari fitnah.
“Hari ini saya juga menerima laporan, oleh pihak kepolisian perkara kader kita tidak dapat dilanjutkan dikarenakan tidak cukup bukti dan ini dikuatkan dengan keterangan beberapa saksi yang telah di periksa,” Ucapnya.
Terkait permasalahan ini, Anwar berharap ini adalah pembelajaran bagi kita semua agar dapat menjadikan ini semua pelajaran.
“Ini pelajaran bagi kita semua, kalau tidak ada bukti-bukti yang kuat mbok jangan langsung main melaporkan terlebih menyangkut nama baik seseorang padahal tidak terbukti,” Ungkapnya.
Sebelumnya, Penyidik Pada Kepolisian Daerah (Polda) Sulbar akhirnya menghentikan penyelidikan kasus laporan dugaan ijazah palsu salah seorang anggota DPRD Mamuju Windi Putra Philips
“Kasus itu kan masih tahap penyelidikan jadi tidak ditingkatkan ke proses penyidikan,” kata kepala Bidang Humas Polda Sulbar Kombes Pol Syamsu Ridwan.
Dimana Dirkrimum Polda Sulbar telah melaksanakan gelar perkara dan memeriksa 12 orang saksi termasuk juga melakukan pengecekan di Kemendiknas kabupaten, provinsi dan pusat. Bahkan melakukan pemeriksaan terhadap pemilik pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) yang melaksanakan pembelajaran kesetaraan dan mengeluarkan ijazah anggota DPRD Mamuju tersebut. Beserta guru dan temannya yang sama-sama mengikuti sekolah kesetaraan paket C untuk dimintai keterangan.
“Terkait dugaan ijazah palsu dari sudara inisial WPF anggota DPRD Mamuju, telah dilaksanakan penyelidikan dan dilaksanakan gelar perkara. Dari hasil gelar perkara, direkomendasikan menghentikan penyelidikan karena tidak cukup bukti,” ungkapnya.
Bahkan juga surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP) telah dikeluarkan oleh Dirkrimum Polda Sulbar. Artinya kasus tersebut telah dilakukan penyelidikan namun karena tidak cukup bukti sehingga dihentikan.
“Karena tidak cukup bukti, sehingga dihentikan dari penyelidikan ke penyidikan,” tuturnya.
Penulis: Fathir
