Iklan Google AdSense

Kemenkumham Sulbar Sebut Hak Pilih Warga Binaan pada Pemilu 2024 Harus Dipenuhi

- Jurnalis

Senin, 6 Februari 2023 - 06:21 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mamuju – Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sulbar, Robianto mendorong jajaran Rutan Mamuju untuk melakukan persiapan menghadapi Pelaksanaan pemilihan umum yang akan dilaksanakan 2024 mendatang.

Iklan Bersponsor Google

Ia berharap, agar seluruh hak suara warga binaan di Rutan Mamuju terpenuhi dengan baik.

“Untuk itu, seluruh jajaran di Lapas dan Rutan tak terkecuali di Rutan Mamuju untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, salah satunya dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil” ujar Robianto saat memberikan pengarahan ke jajaran Rutan Mamuju didampingi Kabid Pembinaan dan Kabid Keamanan, (6/2)

Baca Juga :  Supervisi Usulan Belanja Modal dan Belanja Sewa TA 2025 serta Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Tak hanya itu, dalam kesempatannya Robianto mengingatkan jajaran untuk terus mempedomani 3 Kunci Pemasyarakatan maju dan Back to basics dalam melaksanakan tugas.

“Jangan lengah, hal hal sepele seperti buku jaga blok, komandan jaga, harus dilengkapi, lakukan kembali jam kontrol  menggunakan barkode atau aplikasi Marki” lanjut salah satu Pimti Pratama Unit Wilayah di bawah Koordinasi Menkumham, Yasonna itu

Selain itu, bahan  SPPT-TI,(Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana secara Terpadu berbasis Teknologi Informasi) juga menjadi atensi Robianto untuk segera berkoordinasi dengan APH setempat.

Baca Juga :  Wakapolda Sulbar Cek Posko Operasi Zebra Marano Polresta Mamuju 2024

“Tingkatkan koordinasi dan banyak belajar dengan wilayah lain yang sudah melaksanakan SPPT-TI,(Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana secara Terpadu berbasis Teknologi Informasi) ini akan menjadi salah satu bahan Dilkumjakpol Wilayah Sulawesi Barat T. A. 2023″ sambungnya

Sementara itu, di tempat terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, Parlindungan berharap, hak pilih seluruh warga binaan di Sulawesi Barat harus dapat tersalurkan.

Untuk itu, ia meminta untuk memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi, sehingga hak pilih warga binaan terpenuhi dengan baik

Iklan Google AdSense

Berita Terkait

DPRD Sulbar Luncurkan Garis SDK SIAP: Revolusi Digital Tata Kelola Kinerja
Kapolda Sulbar Jalin Sinergi Emas dengan DPRD, Perkuat Kamtibmas dan Ekonomi Daerah
Apresiasi Senter KIM Pemprov Sulbar, Sudirman: Ini Penting Untuk Mengedukasi Etika Bermedsos
Tim Perluasan Desa Antikorupsi Sulawesi Barat Gelar Validasi Desa Antikorupsi Batch 3
DPRD Serahkan SK, RPJMD Sulbar 2025–2029 Resmi Disempurnakan, Gubernur SDK: Menjawab Tantangan Pembangunan Daerah
Gubernur Sulbar dan HIPMI Jalin Kolaborasi, Siap Cetak 1.000 UMKM dan Dorong Hilirisasi
Senter KIM Jangkau Mamasa, Suraidah Bahas Digitalisasi dan Pendidikan Masa Depan
Evaluasi Ranperda RPJMD Kabupaten Mamasa Tahun 2025–2029, Bapperida Sulbar Beri Sejumlah Masukan Teknis
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 28 Agustus 2025 - 22:08 WIB

DPRD Sulbar Luncurkan Garis SDK SIAP: Revolusi Digital Tata Kelola Kinerja

Kamis, 28 Agustus 2025 - 22:05 WIB

Kapolda Sulbar Jalin Sinergi Emas dengan DPRD, Perkuat Kamtibmas dan Ekonomi Daerah

Kamis, 28 Agustus 2025 - 19:05 WIB

Tim Perluasan Desa Antikorupsi Sulawesi Barat Gelar Validasi Desa Antikorupsi Batch 3

Kamis, 28 Agustus 2025 - 19:02 WIB

DPRD Serahkan SK, RPJMD Sulbar 2025–2029 Resmi Disempurnakan, Gubernur SDK: Menjawab Tantangan Pembangunan Daerah

Kamis, 28 Agustus 2025 - 18:59 WIB

Gubernur Sulbar dan HIPMI Jalin Kolaborasi, Siap Cetak 1.000 UMKM dan Dorong Hilirisasi

Berita Terbaru

Sorot

Kapolda Sulbar Gandeng Kejati Perkuat Supremasi Hukum

Kamis, 28 Agu 2025 - 22:07 WIB