Mamuju – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, Parlindungan Didampingi Kepala Divisi Administrasi, Slamet Pramoedji bersama sejumlah Kepala UPT di Mamuju menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023, Selasa (7/2/2023).
Kegiatan ini diselenggarakan di Ballroom Hotel Grand Maleo oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mamuju.
Menurut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, Parlindungan menyebut penyelengaraan ini penting dilakukan dalam rangka menyatukan persepsi dalam pelaksanaan anggaran.
“Sehingga, hal-hal yang yang menjadi permasalahan pelaksanaan anggaran memilki solusi dalam rangka memacu kinerja penggunaan anggaran pada setiap satuan Kerja” sambung Kakanwil salah satu Unit Wilayah dibawah Koordinasi, Menkumham Yasonna itu
Sementara itu, dalam kesempatannya Kepala KPPN Mamuju, Muhammad Indarto menilai bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan kegiatan itu dalam rangka persiapan pelaksanaan anggaran Tahun 2023.
Untuk tahun anggaran 2022 pagu dana APBN yang dialokasikan pada Kementerian Lembaga yang disalurkan melalui KPPN Mamuju senilai Rp 2,7 Triliun dan telah dapat direalisasikan sebesar Rp 2,6 Triliun atau sebesar 95,7 persen. Sedangkan pada tahun anggaran 2023 ini Pagu Anggaran yang dialokasikan pada K/L mitra kerja KPPN Mamuju sebesar Rp 2,7 Trilyun
“Kami berharap kuasa pengguna anggaran dapat mengawasi dengan baik pelaksanaan anggaran. Memohon koordinasi dan sinergi dari penguasa anggaran untuk terus tingkatkan integritas,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulbar M. Saybani mengapresiasi KPPN Mamuju yang mendapatkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran baik, tentunya tidak lepas dari mintra KPPN Mamuju.
“Diharapkan rapat koordinasi ini mewujudkan pengelolaan keuangan yang berkualitas serta output yang baik pula,” pungkas Saibani.
