Tim Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkumham Sulbar kembali melaksanakan Penyuluhan Hukum kepada Anak Didik di LPKA anak Mamuju, Selasa,(14/2/2023). Hal tersebut dilakukan sebagai tindaklanjut program Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Rahendro Jati untuk terus mengedukasi dan memberikan pembinaan Hukum kepada masyarakat tak terkecuali bagi Anak Didik Pemasyarakatan (Andikpas) dimana pada kesempatan penyuluhan kali ini, Kanwil Kumham menggandeng LBH Mandar Yustisi. “Pelibatan ini sesuai dengan arahan Kakanwil Kumham Sulbar, Parlindungan agar tercipta sinergi yang baik dengan pemberi bantuan hukum terakreditasi” ungkap Rahendro Jati
Kasubbid Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH, Mardiana, S.Ag dalam kesempatan tersebut mengaku Pemerintah saat ini terus membuka ruang akses keadilan kepada masyarakat.Sehingga, melalui Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan akses informasi kepada masyarakat tak terkecuali bagi anak didik. Adapun materi yang disampaikan dalam penyuluhan mengenai UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
Sementara itu, di tempat terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, Parlindungan menilai jajarannya akan terus memberikan akes informasi kepada masyarakat, salah satunya Melalui kegiatan penyuluhan hukum. “Kanwil Kumham Sulbar akan selalu aktf memberikan akses keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan karena hal tersebut sejalan dengan program-program yang telah dicanangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan prioritas nasional” lanjut salah satu Kakanwil Unit Wilayah Menkumham, Yasonna itu.
Kepala LPKA Mamuju, Suwarto yang hadir dalam pelaksanaan kegiatan itu menyampaikan apresiasi kepada Tim penyuluh hukum Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dan Tim dari LBH Mandar Yustisi yang telah memberikan penyuluhan hukum kepada anak didik binaannya . Suwarto berharap, Anak Didik di jajarannya dapat menambah informasi terkait perkembangan hukum saat
