Mamuju – Kepala Bagian Umum Sudarsono menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat atas pencapaian hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan TA 2023 mendapatkan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Hal itu disampaikannya saat mewakili Kepala Kantor Wilayah Kanwil Kemenkumham Sulbar, Pamuji Raharja menghadiri secara langsung Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Sulawesi Barat kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Prov Sulbar Tahun Anggaran 2023.
Penyerahan LHP dilakukan melalui Rapat Paripurna, dihadiri anggota DPRD Sulbar, Forkompinda, dan pimpinan instansi vertikal.
Hadir pada kesempatan itu Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin, Ketua DPRD Sulawesi Barat Sitti Suraidah Suhardi, Kepala Auditorat Pengelolaan Pemeriksaan Keuangan Wilayah IV BPK RI, Dwi Sabardiana, Plh. Kepala BPK Sulawesi Barat, Kapolda Sulbar Adang Ginanjar, Forkopimda, Pimpinan Instansi Vertikal, para Bupati, dan tamu undangan lainnya.
Acara dibuka langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Sulbar Hj. Sitti Suraida Suhardi.
Kepala Auditorat Pengelolaan Pemeriksaan Keuangan Wilayah IV BPK RI, Dwi Sabardiana mengatakan bahwa BPK RI memiliki mandat untuk melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LKPD.
Dwi mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kepada Provinsi Sulawesi Barat yang telah menyampaikan LKPD sesuai waktu yang ditentukan.
Ringkasan atas 22 hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2023 di wilayah Sulawesi Barat yang meliputi tujuh LHP LKPD, Lima LHP, Kinerja, dan sepuluh LHP dengan tujuan tertentu.
Ia mengucapkan selamat kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesepuluh kalinya di tahun 2024.
Secara terpisah, Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Pamuji Raharja menyampaikan apresiasi atas pencapaian yang patut diapresiasi.
“Mengingat keberhasilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mempertahankan predikat opini WTP dari BPK RI merupakan yang kesepuluh kalinya secara berturut-turut” sambung salah seorang Kakanwil unit wilayah di bawah kepemimpinan Menkumham, Yasonna itu di sela-sela waktunya
