MAMUJU – Tujuh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan pemandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Rapat paripurna ini digelar di Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Barat pada Kamis, 21 November 2024, dan dihadiri oleh para anggota dewan, perwakilan pemerintah provinsi, serta tamu undangan lainnya.
Iklan Bersponsor Google
Setiap fraksi menyampaikan pandangan, catatan, dan rekomendasi mereka terhadap poin-poin strategis yang disampaikan oleh Gubernur dalam penjelasan Ranperda APBD. Sektor-sektor yang menjadi fokus pembahasan mencakup pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kualitas layanan publik.
Fraksi-fraksi yang berpartisipasi dalam pemandangan umum ini adalah:
1. Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya, M. Khalil Qibran, yang menyoroti pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan.
2. Fraksi Demokrat Sejahtera, dengan Jalaluddin sebagai juru bicara, menekankan perlunya penguatan program pendidikan berbasis vokasi.
3. Fraksi Partai Amanat Nasional melalui H. Ahmad Junedy yang meminta perhatian lebih pada sektor kesehatan, khususnya penyediaan fasilitas kesehatan di daerah terpencil.
4. Fraksi PDIP Perjuangan, yang diwakili H. Habsi Wahid, menyoroti pentingnya keseimbangan alokasi anggaran antarwilayah.
5. Fraksi Partai Nasdem, dengan juru bicara Yudiaman Firusdi, menyarankan peningkatan anggaran untuk program pemberdayaan masyarakat.
6. Fraksi Partai Gerindra melalui Sulfakry Sultan, yang meminta transparansi dalam penggunaan dana APBD.
7. Fraksi Persatuan Kebangkitan Hati Nurani, dengan Hj. Jumiaty A. Mahmud sebagai juru bicara, mengusulkan peningkatan anggaran untuk mendukung pelaku UMKM.
Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat, dalam sambutannya, mengapresiasi seluruh fraksi atas masukan yang konstruktif. Ia menegaskan bahwa pemandangan umum ini menjadi langkah penting dalam menyusun APBD 2025 agar benar-benar mampu menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat.
“Masukan dari seluruh fraksi ini akan menjadi bahan pertimbangan utama. Kami optimis, dengan sinergi yang baik, APBD 2025 dapat membawa manfaat besar bagi masyarakat Sulawesi Barat,” ujarnya.
Rapat ini menjadi bagian dari proses panjang penyusunan dan pengesahan APBD 2025, yang diharapkan selesai tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan.
Iklan Google AdSense
