MAMUJU – Agenda audiensi yang dijadwalkan antara Forum Mahasiswa Pemerhati Keadilan Sulawesi Barat (Sulbar) dengan pihak PT. Manakarra Unggul Lestari (MUL) dan Bank BCA harus ditunda. Ketidakhadiran perwakilan dari kedua instansi yang sedianya hadir di Kantor DPRD Sulbar pada Senin, 19 Mei 2025, menjadi alasan utama penjadwalan ulang. Informasi yang diterima menyebutkan ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh kendala internal masing-masing pihak.
Iklan Bersponsor Google
Meski tanpa kehadiran pihak perusahaan dan perbankan, audiensi tetap berlangsung secara terbatas. Wakil Ketua DPRD Sulbar, Munandar Wijaya, didampingi Wakil Ketua Komisi II, Jumiati Andi Mahmud, menerima langsung Forum Mahasiswa Pemerhati Keadilan Sulbar di ruang kerja Komisi II DPRD.
Dalam pertemuan tersebut, Munandar Wijaya menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran pihak yang diundang dan menegaskan komitmen DPRD untuk memfasilitasi ulang dialog terbuka tersebut. “Kami memahami kekecewaan dari rekan-rekan mahasiswa, namun kami tetap berkomitmen memfasilitasi audiensi ini agar semua pihak dapat menyampaikan pandangan dan klarifikasi secara langsung. Penjadwalan ulang akan segera kami koordinasikan dalam waktu dekat,” tegasnya.
Forum Mahasiswa Pemerhati Keadilan Sulbar pun menyampaikan harapan agar audiensi lanjutan nantinya benar-benar dihadiri oleh semua pihak berkepentingan. Mereka menilai pentingnya keterbukaan dan akuntabilitas dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat.
Adapun dalam audiensi yang telah dijadwalkan tersebut, forum mahasiswa membawa sejumlah tuntutan penting yang menjadi sorotan publik di Sulbar, antara lain:
Mendesak DPRD Sulbar dan Dinas Perkebunan untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT. MUL terhadap masyarakat Desa Leling, Kecamatan Tommo.
Meminta aparat penegak hukum untuk melakukan audit menyeluruh terhadap pelaksanaan program plasma oleh PT. MUL.
Mendesak Direktur PT. MUL untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab atas persoalan yang mencuat.
Forum mahasiswa berharap, penjadwalan ulang tidak hanya menjadi formalitas, melainkan momentum penting untuk membuka ruang dialog yang konstruktif dan bertanggung jawab demi keadilan bagi masyarakat Sulawesi Barat.
Iklan Google AdSense
