MAMUJU — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat paripurna dalam rangka penyerahan resmi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 serta Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Rabu (11/6/2025).
Rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Sulbar ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Munandar Wijaya didampingi unsur pimpinan H. Abdul Halim. Hadir pula Wakil Gubernur Sulbar, Mayjen TNI (Purn) Salim S Mengga, Staf Ahli BPK RI Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan, Dr. Edward Ganda Hasiholan Simanjuntak, jajaran Forkopimda, dan perwakilan BPK RI dari Kantor Perwakilan Sulawesi Barat.
Dalam sambutannya, Munandar menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas integritas dan ketelitian dalam melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan daerah. Ia menyebut bahwa laporan ini menjadi tolok ukur penting bagi DPRD dan Pemprov Sulbar dalam memperbaiki tata kelola keuangan daerah.
“Ini bukan sekadar laporan formal, tetapi pijakan untuk memperkuat sistem keuangan yang transparan dan akuntabel. Alhamdulillah, Sulbar kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK — dan ini menjadi yang ke-11 kalinya secara berturut-turut,” ujar Munandar.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa WTP bukan berarti tanpa catatan. “Ada rekomendasi penting dari BPK yang wajib dievaluasi bersama agar tata kelola keuangan dan pemerintahan kita semakin baik ke depan,” tambahnya.
BPK RI dalam penyerahan LHP menyatakan bahwa opini WTP diberikan karena laporan keuangan Pemprov Sulbar telah memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Selain laporan keuangan, BPK juga menyampaikan IHPD yang menyoroti kepatuhan terhadap anggaran, pengelolaan aset, dan efektivitas pelaksanaan program prioritas pemerintah daerah.
Wakil Gubernur Sulbar, Salim S Mengga, menyampaikan bahwa pemerintah provinsi siap menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang disampaikan BPK. “Kami pastikan seluruh OPD merespons cepat agar anggaran publik benar-benar berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
DPRD Provinsi Sulbar turut menegaskan komitmennya untuk melakukan pengawasan berkelanjutan melalui rapat-rapat internal dan koordinasi dengan eksekutif demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, efisien, dan pro-rakyat.
