Mamuju – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat mencatat capaian sementara sebesar 23,9 persen dalam area perencanaan sebagai bagian dari delapan area intervensi pencegahan korupsi yang dipantau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Program Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP).
Hingga Agustus 2025, tercatat 25 dokumen kepatuhan telah diunggah ke dalam sistem MCSP sebagai bentuk komitmen Pemprov Sulbar dalam memperkuat tata kelola yang transparan dan akuntabel.
Sekretaris Bapperida Sulbar, Darwis Damir, yang mewakili Kepala Bapperida Junda Maulana dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi MCSP serta Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025 di Ruang Rapat Sekda, Senin (8/9/2025), menjelaskan bahwa MCSP merupakan instrumen penting dalam mengidentifikasi risiko korupsi sekaligus memperkuat sistem pengawasan.
“MCSP adalah instrumen utama untuk mendorong transparansi tata kelola. Dengan penerapan optimal, manfaat yang diperoleh daerah antara lain peningkatan akuntabilitas dan penguatan pengawasan internal,” ujar Darwis.
Darwis menambahkan, berdasarkan pemetaan KPK, terdapat tiga fokus utama pencegahan korupsi di area perencanaan, yaitu:
Perencanaan pembangunan daerah,
Pokok pikiran legislatif, dan
Penyaluran hibah, bantuan sosial, serta bantuan keuangan.
Ketiga aspek tersebut dinilai memiliki kerawanan tinggi, sehingga ditetapkan sebagai prioritas intervensi. Untuk itu, Bapperida Sulbar menegaskan siap menindaklanjuti hasil verifikasi Korsupgah KPK.
“Iya, tadi saya menandatangani pernyataan kesediaan menyiapkan data dokumen yang perlu ditindaklanjuti,” tegas Darwis.
Sementara itu, Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, menekankan bahwa keikutsertaan aktif dalam evaluasi MCSP sejalan dengan Misi Kelima Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakilnya Salim S Mengga dalam RPJMD 2025–2029, yakni penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta peningkatan kualitas pelayanan dasar.
“Kami menyadari area perencanaan sangat strategis dalam mencegah potensi korupsi. Karena itu, Bapperida terus memperkuat sistem perencanaan pembangunan melalui transparansi data, pelibatan publik, dan pengawasan internal yang lebih ketat,” tutur Junda.
Rapat evaluasi tersebut turut dihadiri Asisten Bidang Administrasi Umum, Kepala Inspektorat, serta perwakilan perangkat daerah lingkup Pemprov Sulbar, sebagai bentuk dukungan bersama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
