POLMAN – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat menegaskan pentingnya percepatan penanganan Jaringan Daerah Irigasi (D.I.) Paku yang kini dalam kondisi kritis akibat abrasi. Isu ini mencuat dalam Sidang Komisi Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai Saddang yang digelar di Kota Parepare, Kamis (11/9/2025).
Mewakili Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, hadir Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Arjanto. Ia menyampaikan bahwa abrasi yang terus terjadi dari tahun ke tahun telah merusak sistem irigasi D.I. Paku sehingga butuh intervensi segera.
“Irigasi D.I. Paku mengalami kerusakan serius akibat abrasi, namun belum tertangani karena berada di luar kewenangan instansi lokal Sulawesi Barat,” ujar Arjanto.
Meski berada di wilayah administrasi Sulbar, pengelolaan D.I. Paku berada di bawah kewenangan Daerah Aliran Sungai (DAS) Saddang. Hal inilah yang membuat Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi V Mamuju, Dinas PUPR Sulbar, maupun Dinas PUPR Polman tidak bisa melakukan intervensi.
Dalam sidang, peserta akhirnya merekomendasikan peningkatan pemeliharaan jaringan irigasi dan percepatan pembangunan saluran utama D.I. Paku agar bisa segera ditangani oleh Balai Besar WS Pompengan Jeneberang sebagai instansi berwenang.
Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, menekankan bahwa fungsi irigasi ini sangat vital bagi produktivitas pertanian dan ketahanan pangan di Sulbar.
“Jaringan irigasi D.I. Paku merupakan infrastruktur vital bagi masyarakat. Kerusakan yang terus dibiarkan bisa mengancam produksi pangan. Rekomendasi yang dihasilkan dalam sidang ini harus segera ditindaklanjuti,” tegas Junda.
Ia menambahkan, langkah ini juga sejalan dengan visi-misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga yang menempatkan ketahanan pangan serta kesejahteraan petani sebagai prioritas pembangunan.
Sidang TKPSDA diikuti 40 peserta dari unsur pemerintah dan non-pemerintah. Dari unsur pemerintah hadir perwakilan Bapperida Sulbar, Bapelitbangda Sulsel, Balai Besar WS Pompengan Jeneberang, Dinas SDA-CK-TR Sulsel, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Sulsel, serta sejumlah OPD terkait. Dari unsur non-pemerintah hadir Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A), P3A, hingga Lembaga Peduli Lingkungan dari Sulbar dan Sulsel.
Dengan adanya kesepakatan ini, Bapperida Sulbar optimistis bahwa penanganan irigasi D.I. Paku dapat segera direalisasikan sehingga mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan di wilayah Sulawesi Barat.
