Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Sekretariat Daerah menghadiri Rapat Teknis Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulbar, Rabu (17/9/2025). Agenda ini menjadi tindak lanjut atas asesmen perkembangan inflasi bulan Agustus 2025 yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
Kegiatan strategis ini menunjukkan perhatian serius Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat.
Rapat teknis dihadiri oleh sejumlah instansi, di antaranya Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), Bapperida, serta perangkat daerah terkait seperti Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, serta dinas lainnya.
Fokus pembahasan diarahkan pada langkah konkret pengendalian inflasi, meliputi peningkatan penyelenggaraan pasar murah, percepatan penambahan jumlah pengecer SPHP, penguatan sektor hulu pertanian hortikultura, hingga monitoring mingguan distribusi pangan pokok.
Plt. Karo Pemkesra Setda Provinsi Sulbar, Murdanil, menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan secara parsial.
“Inflasi hanya dapat dikendalikan dengan kerja sama yang kuat lintas sektor. Pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat harus bersinergi untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan. Dengan langkah bersama, kita optimistis harga di Sulawesi Barat dapat tetap stabil,” ujarnya.
Melalui forum ini, Pemprov Sulbar berharap terbangun sinergi lebih kokoh dalam menekan laju inflasi, menjaga daya beli masyarakat, serta memperkuat ketahanan pangan daerah.
