Mamuju – Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Lembaga Gerakan Vendetta, Rabu (8/10/2025), guna menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait proyek-proyek strategis dan program pemerintah di daerah.
Rapat yang berlangsung di Ruang Komisi III DPRD Sulbar tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III, Usman Suhuriah, dan menghadirkan sejumlah instansi terkait, di antaranya Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi V, Badan Gizi Nasional (BGN) Sulbar, serta perwakilan masyarakat.
Tiga isu besar menjadi sorotan utama, yaitu proyek pengendalian banjir Sungai Kalukku di Kabupaten Mamuju, pembangunan Bendungan Budong-Budong di Mamuju Tengah, dan pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Sulbar.
Dalam forum tersebut, berbagai pandangan dan klarifikasi disampaikan, terutama menyangkut progres teknis proyek serta transparansi data dan mekanisme pelaksanaan program MBG.
Ketua Komisi III DPRD Sulbar, Usman Suhuriah, menegaskan bahwa RDPU ini bertujuan untuk menghasilkan catatan bersama yang dituangkan dalam berita acara sebagai dasar langkah tindak lanjut.
“Tidak ada harapan lain selain agar semua pihak bisa terbuka dan transparan, sesuai dengan aspirasi masyarakat yang kami terima,” ujar Usman.
Kesepakatan Penting Hasil RDPU
Dari hasil rapat tersebut, DPRD dan pihak-pihak terkait menyepakati beberapa poin penting, di antaranya:
Proyek Bendungan Budong-Budong akan dilaksanakan dengan asas keterbukaan sesuai regulasi yang berlaku, mengacu pada Keputusan Kementerian PUPR No. 391/KPTS/M/2011 dan PPID No. 02/KPTS/2024.
Pembebasan lahan masih dalam proses dan BWS Sulawesi V berkomitmen menuntaskan pembayaran kepada warga terdampak.
Dugaan kekerasan oleh oknum balai terhadap pengunjuk rasa akan dievaluasi oleh pimpinan BWS Sulawesi V.
Proyek pengendalian banjir Sungai Kalukku dimulai 15 Mei 2025 hingga 31 Desember 2025, senilai Rp41 miliar, dengan panjang pekerjaan 3 kilometer oleh KSO PT. Lingkar Tantui.
Pembebasan lahan Bendungan Budong-Budong telah mencapai 85%, tersisa 15% yang sedang dalam proses.
Proyek Bendungan Budong-Budong dimulai sejak Desember 2020 dan direncanakan rampung pada 2027, dengan nilai kontrak mencapai Rp1,02 triliun.
Gerakan Vendetta mengusulkan pembentukan PPID di BWS Sulawesi V untuk memperkuat akses informasi publik.
BWS Sulawesi V mengapresiasi kontrol sosial yang dilakukan masyarakat melalui Gerakan Vendetta.
Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmennya terhadap standar pelaksanaan Program MBG dan keterbukaan informasi.
BGN Sulbar juga akan terus memantau kasus luar biasa yang terjadi di lapangan dan menyampaikan hasil investigasinya secara terbuka.
Rincian Program MBG Sulbar:
Total dapur: 60 unit se-Sulbar.
Kabupaten Mamuju: 16 dapur.
Anggaran per dapur: Rp400 juta.
Kapasitas: 3.000 porsi per hari bagi penerima manfaat.
Nilai per porsi: Rp15.000 (Rp10.000 bahan makanan, Rp3.000 operasional, Rp2.000 sewa & lain-lain).
Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk menekan angka stunting dan malnutrisi, sekaligus mendorong perekonomian lokal melalui pemberdayaan UMKM dan usaha kecil sebagai pemasok bahan baku. Program ini sejalan dengan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga dalam membangun SDM unggul dan berkarakter di Bumi Tanah Mandar.
RDPU ini menjadi bukti nyata bahwa DPRD Sulbar serius mendengarkan suara rakyat, sekaligus mendorong transparansi dan akuntabilitas proyek strategis nasional yang beroperasi di wilayah Sulawesi Barat.
